Kompas.com - 07/07/2014, 16:06 WIB
Pemungutan Suara Ulang - Warga mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 5, Dusun Jati, Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (13/4). Pemungutan suara ulang dilakukan karena 10 lembar surat suara pada Pemilu sebelumnya di TPS itu tertukar dengan surat suara untuk daerah pemilihan Kabupaten Sleman. Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA)Pemungutan Suara Ulang - Warga mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 5, Dusun Jati, Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (13/4). Pemungutan suara ulang dilakukan karena 10 lembar surat suara pada Pemilu sebelumnya di TPS itu tertukar dengan surat suara untuk daerah pemilihan Kabupaten Sleman.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN) mengatakan, kericuhan Pemilu Presiden 2014 di Victoria Park, Hongkong, karena tempat pemungutan suara sudah ditutup. Namun, ada sekitar 100 pemilih yang baru datang dan hendak menggunakan hak suaranya.

"Semua TPS di Victoria Park, sebanyak 13 TPS, sudah ditutup. Namun tiba-tiba datang sekitar 100 orang, yang datang terlambat," ujar Ketua Pokja PPLN, Wahid Supriyadi, di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Dia mengatakan, panitia pemilihan luar negeri (PPLN) tidak dapat memfasilitasi lagi warga negara Indonesia (WNI) yang datang terlambat. Sebab, Pemerintah Hongkong membatasi kegiatan pemilu di Victoria Park hanya sampai pukul 17.00 waktu setempat.

Wahid menuturkan, PPLN Hongkong sudah menyosialisasilan bahwa TPS bakal ditutup pada pukul 05.00 sore. Menurut Wahid, antrean pemilih sudah berkurang sampai TPS ditutup.

"Tapi ternyata, beberapa saat setelah TPS ditutup, baru datang sekitar 100 WNI. Dengan sangat menyesal kami tidak bisa memfasilitasinya. Pemerintah Hongkong sudah menyatakan bahwa semua TPS di Victoria Park hanya sampai pukul 05.00 sore," katanya.

Sebelumnya, beredar video kekisruhan pemungutan suara di Victoria Park, Hongkong, Minggu (6/7/2014). Tampak ratusan tenaga kerja Indonesia yang ingin mencoblos, tetapi gagal menyalurkan suaranya. Mereka kecewa karena tidak diberikan waktu tambahan untuk memberikan suara dalam Pilpres 2014.

Dalam video yang diunggah Vina Nurita di YouTube, mereka menduga ada kecurangan. Video berdurasi 4 menit 25 detik ini memperlihatkan seorang petugas yang diduga melakukan kecurangan. Dalam video tersebut, tampak para pemilih memegang ponsel untuk merekam kejadian itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.