Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Dinilai Tak Siap Antisipasi Membeludaknya Pemilih

Kompas.com - 07/07/2014, 16:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tak konsisten dalam menyelenggarakan pemilihan presiden yang berkualitas. Di satu sisi, KPU ingin semua pemilih untuk menyalurkan hak suaranya. Namun, ketika banyak pemilih sudah antusias untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pencoblos, KPU justru tidak melakukan persiapan apa pun. Akibatnya, pemilu di Hongkong berlangsung kisruh karena banyak pemilih yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mencoblos. Ratusan orang mengamuk merobohkan pagar TPS yang sudah ditutup pada pukul 17.00.

"Kisruh tidak diakomodirnya ribuan WNI yang ingin menggunakan hak politiknya dalam pilpres di Hongkong menjadi sinyal negatif bagi pelaksanaan pilpres di dalam negeri pada 9 Juli 2014. Ketidaksiapan dan ketidaksiagaan penyelenggara pemilu menjadi biang masalah dari kisruh tersebut," kata Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Muradi, melalui pesan elektronik, Senin (7/7/2014) siang.

Seharusnya, menurut Muradi, KPU sudah mengantisipasi membeludaknya pemilih yang akan mencoblos di luar negeri. Menurut dia, banyak cara bisa dilakukan agar kisruh seperti itu tak terjadi. "Salah satunya dengan memudahkan proses penyaluran hak politik tersebut dengan menyediakan kertas suara dan waktu yang lebih di tempat di mana memang pemilihnya telah hadir di TPS," ujar dia.

Belum lagi, kata Muradi, ada teriakan dari panitia bahwa hanya yang akan mencoblos nomor 1 saja yang bisa masuk ke area TPS. Menurut Muradi, insiden itu telah mencederai netralitas penyelenggaraan pemilu. "Hal tersebut memberi sinyalemen bahwa KPU telah terkontiminasi oleh dinamika politik untuk dukung mendukung," ungkapnya.

Berkaca pada hal tersebut, Muradi berharap, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di semua tingkatan, harus dapat memperbaiki lagi kinerjanya. "Masalah kisruh di Hongkong adalah bagian evaluasi yang serius dan diantisipasi agar tidak terulang pada saat penyelenggaraan pilpres 9 Juli mendatang," pungkas Muradi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com