Kompas.com - 07/07/2014, 16:03 WIB
Para TKI yang memprotes karena tidak bisa memilih di Lapangan Victoria Park, Hongkong, Minggu (6/7/2014). Gambar diambil dari halaman Facebook Adian Napitupulu. FACEBOOKPara TKI yang memprotes karena tidak bisa memilih di Lapangan Victoria Park, Hongkong, Minggu (6/7/2014). Gambar diambil dari halaman Facebook Adian Napitupulu.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorI Made Asdhiana
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tak konsisten dalam menyelenggarakan pemilihan presiden yang berkualitas. Di satu sisi, KPU ingin semua pemilih untuk menyalurkan hak suaranya. Namun, ketika banyak pemilih sudah antusias untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pencoblos, KPU justru tidak melakukan persiapan apa pun. Akibatnya, pemilu di Hongkong berlangsung kisruh karena banyak pemilih yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mencoblos. Ratusan orang mengamuk merobohkan pagar TPS yang sudah ditutup pada pukul 17.00.

"Kisruh tidak diakomodirnya ribuan WNI yang ingin menggunakan hak politiknya dalam pilpres di Hongkong menjadi sinyal negatif bagi pelaksanaan pilpres di dalam negeri pada 9 Juli 2014. Ketidaksiapan dan ketidaksiagaan penyelenggara pemilu menjadi biang masalah dari kisruh tersebut," kata Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Muradi, melalui pesan elektronik, Senin (7/7/2014) siang.

Seharusnya, menurut Muradi, KPU sudah mengantisipasi membeludaknya pemilih yang akan mencoblos di luar negeri. Menurut dia, banyak cara bisa dilakukan agar kisruh seperti itu tak terjadi. "Salah satunya dengan memudahkan proses penyaluran hak politik tersebut dengan menyediakan kertas suara dan waktu yang lebih di tempat di mana memang pemilihnya telah hadir di TPS," ujar dia.

Belum lagi, kata Muradi, ada teriakan dari panitia bahwa hanya yang akan mencoblos nomor 1 saja yang bisa masuk ke area TPS. Menurut Muradi, insiden itu telah mencederai netralitas penyelenggaraan pemilu. "Hal tersebut memberi sinyalemen bahwa KPU telah terkontiminasi oleh dinamika politik untuk dukung mendukung," ungkapnya.

Berkaca pada hal tersebut, Muradi berharap, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di semua tingkatan, harus dapat memperbaiki lagi kinerjanya. "Masalah kisruh di Hongkong adalah bagian evaluasi yang serius dan diantisipasi agar tidak terulang pada saat penyelenggaraan pilpres 9 Juli mendatang," pungkas Muradi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Nasional
Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Nasional
Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Nasional
Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Nasional
Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.