Ketua MPR Anggap Kericuhan Pilpres di Hongkong "Big Joke"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto menyesalkan kericuhan yang terjadi saat pemilihan presiden di Hongkong, Minggu (6/7/2014). Sidarto meminta Komisi I DPR RI memanggil Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa dan Konsulat Jenderal Indonesia di Hongkong.

"Big joke! Warga Negara Indonesia dimanapun harus diberi kesempatan untuk menggunakan haknya memilih. Saya tidak mengerti karena alasan begitu (izin penggunaan lapangan) jadi tidak bisa memilih," kata Sidarto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2014).

Sidarto mengatakan, pemanggilan Menlu dan Konjen Indonesia di Hongkong diperlukan untuk meminta keterangan terkait kericuhan tersebut. Kasus ini, lanjut dia, juga harus dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian. Ia berharap ada pemungutan suara ulang.

"Kita sudah lama punya masalah semacam ini. Ini juga bukan pertama kali. Juga terjadi di negara lain seperti Arab Saudi, Los Angeles dan kini Hongkong. Harusnya hal seperti ini bisa diantisipasi jauh-jauh hari," kata politisi senior PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, pemungutan suara Pilpres 2014 yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara, yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. Celetukan panitia memperburuk situasi. (Baca: Pemungutan Suara di Hongkong Ricuh, Celetukan Panitia Memperparah Situasi)