Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi Minta Polri Usut Penyandang Dana "Obor Rakyat"

Kompas.com - 04/07/2014, 19:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jenderal Purn (Pol) Dai Bachtiar mengapresiasi Polri atas penetapan pemimpin redaksi "Obor Rakyat", Setiyardi Budiono dan penulis, Darmawan Sepriyosa sebagai tersangka.

Dengan langkah itu, menurut dia, Polri terbukti berani untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dai yang juga mantan Kapolri itu berharap, langkah Polri tidak hanya terhenti sampai di sini.

"Langkah penetapan Pemred sebagai tersangka harus diikuti dengan menyelidiki siapa yang menjadi sumber penyandang dana dari penerbitan 'Obor Rakyat'," kata Dai melalui siaran pers, Jumat (4/7/2014).

Menurut dia, mengungkap penyandang dana "Obor Rakyat" sangat penting karena merupakan dalang di balik tabloid yang mendiskreditkan Jokowi itu.

"Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarno Putri) bahwa demokrasi memerlukan penghormatan pada hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum. Jangan sampai hukum justru tumpul dan mengalah pada kekuasaan," ujar Dai.

Dia juga bepesan, agar penegakan hukum tak ragu ditegakkan dalam momen pemilu. "Justru ketika penegakan hukum menunggu momen pilpres berakhir, maka itu artinya mempolitisasi proses penegakan hukum," tambahnya.

Bareskrim Polri telah menetapkan Pemimpin Redaksi "Obor Rakyat", Setyardi Budiyono dan penulis tabloid tersebut, Darmawan Sepriyossa, sebagai tersangka. Keduanya dianggap melanggar Undang-Undang Pers Pasal 18 ayat (3) juncto Pasal 9 ayat (2).

Sebelumnya, pada 16 Juni 2014, tim advokasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla melaporkan Setyardi dan Darmawan dengan tuduhan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi melalui tabloid "Obor Rakyat". Tabloid itu disebarkan ke masjid- masjid dan pondok pesantren di sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com