Ini Alasan Pemberitaan "Obor Rakyat" Selalu Provokatif

Kompas.com - 02/07/2014, 20:39 WIB
Pengasuh pondok pesantren Al Falah Kabupaten Jember, Jawa Timur, KH Imam Haramain, menunjukkan kiriman tabloid obor rakyat edisi pertama hingga ketiga, Selasa (17/6/2014) KOMPAS.com/ Ahmad WinarnoPengasuh pondok pesantren Al Falah Kabupaten Jember, Jawa Timur, KH Imam Haramain, menunjukkan kiriman tabloid obor rakyat edisi pertama hingga ketiga, Selasa (17/6/2014)
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Setelah sempat tidak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Polri sebagai saksi, redaktur tabloid Obor Rakyat akhirnya muncul di hadapan publik. Seusai diperiksa, Darmawan membeberkan alasan mengapa pemberitaan Obor Rakyat begitu provokatif.

"Ini kan media baru, harus bersaing dengan yang sudah lama," ujar Darmawan di Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Darmawan mengaku memegang teguh ucapan raja media Rupert Murdoch yang mengatakan bahwa koran harus provokatif. Oleh karena itu, imbuhnya, Obor Rakyat kerap memberitakan sesuatu yang kontroversial seperti isu SARA.

"Soal SARA itu kan ada sesuatu yang harus dipahami. Perbedaan itu wajar aja, real ada. Jadi, bicarakan SARA menurut saya hal biasa saja," kata Darmawan.


Darmawan kemudian mengungkit rezim Orde Baru ketika isu SARA begitu tabu untuk diungkit. Ia menambahkan, saat ini kebebasan pengungkapan fakta telah dijunjung tinggi.

"Tabu SARA itu kan peninggalan Orde Baru. Kita boleh bicarakan SARA asal kontekstual dan proporsional," pungkas Darmawan.

"Kalau PDI Perjuangan yang kita tahu proses pendiriannya dari partai Kristen, ya hal yang wajar saja, seperti kita sebut PKS partai Islam. Hal seperti itu tidak usah jadi tabu," lanjutnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergitas Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergitas Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Nasional
ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Nasional
BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

Nasional
Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Nasional
Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Nasional
ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X