Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSN: Elektabilitas Prabowo-Hatta 46,6 Persen, Jokowi-JK 39,9 Persen

Kompas.com - 29/06/2014, 18:55 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menyimpulkan bahwa elektabilitas calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berada di atas pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Elektabilitas Prabowo-Hatta disebut mencapai 46,6 persen dan Jokowi-JK sebesar 39,9 persen. Sebanyak 13,5 persen responden mengaku belum mengambil keputusan.

Peneliti LSN, Gema Nusantara mengatakan, survei itu dilakukan pada 23-26 Juni 2014 terhadap 1070 responden yang tersebar di 34 provinsi. Margin of error atau simpangan kesalahan sebesar 3 persen.

Dia mengatakan, sebagian besar responden memilih Prabowo-Hatta karena menilai pasangan tersebut sebagai sosok yang tegas. Responden yang mempertimbangkan ketegasan Prabowo-Hatta sekitar 62,2 persen.

"Kemudian 12,5 persen menilai visi dan misinya; 6,1 persen menganggap cerdas; 5,2 persen kepribadiannya bagus; 3,6 persen berharap perubahan; 2,6 persen mengatakan leadershipnya bagus; 1,1 persen berpengalaman memimpin; 1,1 persen merakyat; 1,1 persen jujur; 2,6 faktor lainnya; 1,9 persen menjawab tidak tahu," kata Gema saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Minggu (29/6/2014).

Adapun responden yang memilih Jokowi-Kalla, menurut Gema, sebagian besar beralasan Jokowi-Kalla sebagai sosok yang merakyat. Sebanyak 42,1 persen responden menilai keduanya sebagai sosok pemimpin yang merakyat. Hanya 2,2 persen yang menganggap keduanya tegas.

"Sebanyak 17,4 persen (menilai) sederhana; 8,9 persen visinya bagus; jujur 7,1 persen; berpengalaman memimpin 5,4; tertarik kepribadiannya 4,4; kesamaan asal daerah 3,5; ingin perubahan 1,9; faktor lain, 4,5; lalu tidak tahu atau tidak menjawab 2,6 persen," tuturnya.

Menurut dia, suara Prabowo-Hatta tersebar di wilayah yang berpenduduk padat, misalnya Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan Jokowi-Kalla menuai suara di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.

"Karena Prabowo-Hatta unggul di wilayah penduduk besar, maka elektabilitas Prabowo-Hatta di atas Jokowi-Kalla," ucapnya.

Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengatakan, Prabowo-Hatta cenderung memperoleh dukungan dari kalangan petani. Sementara Jokowi-Kalla lebih mendapat dukungan dari kalangan buruh.

Menurut Umar, kalangan petani cenderung mendukung Prabowo karena Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu diidentikan dengan tokoh yang peduli pertanian.

Mengenai pembiayaan survei, Umar mengaku bahwa survei ini dibiayai dengan dana pribadi LSN. Biaya survei, menurut Umar, cukup murah, yakni sekitar Rp 40 juta-an karena survei ini berjenis quick survei, bukan field survei atau survei lapangan.

"Untuk Rp 40 jutaan, LSN masih mampu biayai dengan duit sendiri. Kita bisa bikin setiap minggu quick survei karena dananya kecil, beda dengan survei lapangan yang minimal Rp 600 juta, itu butuh dukungan dana dari sponsor kalau Rp 600 juta," ujarnya.

Hasil survei itu berbeda dengan hasil survei lembaga lain. Survei Indo Barometer menunjukkan, pasangan Jokowi-JK masih unggul dengan elektabilitas sebesar 46,0 persen. Sementara pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 42,6 persen. Sisanya, sebanyak 8,3 persen belum memutuskan pilihan.

Survei Lingkaran Survei Indonesia, pasangan Jokowi-JK masih berada di posisi teratas dengan tingkat dukungan 45 persen. Sementara Prabowo-Hatta mendapat dukungan 38,7 persen.

Adapun survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), elektabilitas Jokowi-JK unggul dengan 43 persen, sementara Prabowo-Hatta mendapat 34 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com