Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tapal Kuda dan Madura Rawan Kecurangan Pemilu

Kompas.com - 29/06/2014, 15:44 WIB

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Madura dan daerah tapal kuda di Jawa Timur dipetakan sebagai daerah rawan kecurangan dalam pemilu presiden. Pada Pemilu Legislatif April 2014, kasus pemilihan ulang, pencegatan distribusi logistik, dan unjuk rasa banyak terjadi di kawasan itu.

Dua kabupaten di Madura yang dinilai rawan yaitu Sampang dan Pamekasan, sedangkan kawasan tapal kuda yaitu Pasuruan, Situbondo, Jember, Probolinggo, dan Lumajang.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Unggung Cahyono, saat memantau jalur pantura di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (28/6), mengatakan, polres di daerah rawan akan mendapatkan dukungan personel dari Brigade Mobil, Sabhara, dan pejabat polda.

Selain itu, setidaknya akan ada satu komisaris besar yang ikut membantu di setiap polres di Jawa Timur.

Polda juga akan membagi zona keamanan menjadi 10 bagian. Dengan demikian, mobilisasi personel akan mudah saat dibutuhkan untuk bergeser dari satu daerah ke daerah lain.

”Berkaca pada pengalaman pileg lalu, mobilisasi personel tidak bisa cepat dilakukan karena personel hanya dibagi dalam beberapa kelompok besar. Jadi, untuk pilpres kali ini kami bagi 10 zona,” kata Unggung.

Pembagian zona juga menghemat tenaga karena pemilihan presiden berlangsung saat Ramadhan yang merupakan bulan suci umat Islam.

Menurut Unggung, untuk pilpres akan diterjunkan 28.000 personel. Setelah pilpres dan penghitungan suara usai, polda akan berkonsentrasi mengamankan perayaan Lebaran.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi sudah mendistribusikan sebagian logistik pilpres ke panitia pemilih di setiap kecamatan. Pendistribusian itu dilakukan secara bertahap.

Logistik yang disalurkan, yakni bilik dan kotak suara. Adapun surat suara saat ini masih dalam tahap pelipatan.

”Kami targetkan pelipatan selesai dalam lima hari atau lebih cepat dua hari dari jadwal karena tekniknya lebih mudah, hanya dua kali pelipatan. Beda dengan pemilu legislatif yang lebih rumit sampai empat kali pelipatan,” kata anggota KPU Kabupaten Banyuwangi Divisi Logistik, Dwi Aggraini,

Ditargetkan, dalam sepekan semua logistik tersalurkan ke seluruh wilayah di Banyuwangi.
Perkebunan

Perkebunan dan daerah perbatasan termasuk yang diperkirakan rawan disalahgunakan untuk mobilisasi pemilih guna menambang suara dalam pemilu presiden. Panitia Pengawas Pemilu di segala lini perlu mengantisipasi potensi kerawanan tersebut sejak dini.

Daerah perkebunan menjadi rawan karena banyak warga pendatang yang bekerja di perkebunan. Masalah bisa timbul jika mereka ternyata belum terdaftar atau terdaftar tapi di daerah asalnya. Mereka yang di perkebunan ini jumlahnya puluhan ribu orang.

”Jangan sampai ada mobilisasi pemilih yang tak terdaftar di DPT, DPK, DPTb, kemudian disuruh memilih di daerah tersebut,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat Ruhermansyah di Pontianak.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com