Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prijanto Sempat Pegang Surat DKP sebelum Diambil oleh Sekretaris Menhankam

Kompas.com - 23/06/2014, 20:05 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Mantan Koordinator Staf Pribadi Sekretaris Menteri Pertahanan Keamanan TNI, Prijanto, mengatakan, ia adalah pemegang arsip Dewan Kehormatan Perwira terakhir sebelum sampai pada Sekretaris Menteri Pertahanan Keamanan TNI, Bambang Sutedjo. Ia mengaku, Bambang meminta surat tersebut untuk disimpan.

"Sesungguhnya, semua surat beliau (Bambang), itu mesti lewat meja saya. Saya adalah pintu akhir surat ke beliau," kata Prijanto di Hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2014).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, yang menangani administrasi saat itu terbagi dua, yakni urusan Menhankam oleh Sesmen, sedangkan Prijanto mengurus arsip TNI. Ia pun membenarkan, pernyataan Panglima TNI Moeldoko, bahwa arsip DKP tidak ada di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Menurut Prijanto, arsip itu datang dari TNI AD di Merdeka Barat ke Sesmen Menhankam. Prijanto ingat menyimpan arsip tersebut di lemarinya.

"Tapi, tidak selang beberapa lama Bambang ke ruangan saya, minta arsip DKP, 'Saya (Bambang) yang simpan'. Habis itu saya tidak tahu," paparnya.

Meski begitu, Prijanto berpendapat, tidak perlu mengonfrontir mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto terkait DKP. Menurutnya, bagaimanapun juga, melihat lika- liku riwayat DKP, keputusan presidennya tidak jelas.

"Media itu, dengan biaya iklan, harusnya tempel Keppres itu, biar tahu. Sudah beres. Masih ribut saja. Apa yang dicari?" imbuh Prijanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com