Kompas.com - 23/06/2014, 15:49 WIB
Jajak pendapat Kompas tentang adu konsep ekonomi antarcalon presiden. KOMPASJajak pendapat Kompas tentang adu konsep ekonomi antarcalon presiden.
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Yuliana Rini DY

KOMPAS.com - Kualitas ekonomi yang rendah diikuti ketimpangan kesejahteraan menjadi topik pada debat calon presiden yang digelar 15 Juni lalu. Konsep dan rencana Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam meyakinkan masyarakat diuji. Mereka berlomba menawarkan solusi terbaik bagi kesejahteraan di dalam panggung debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Masyarakat tetap antusias mengikuti materi debat yang bertema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" tersebut. Hasil jajak pendapat Kompas, minggu lalu, menunjukkan, 8 dari 10 responden mengikuti perdebatan. Sebagian besar menyaksikan siaran langsung di televisi dan sisanya mengikuti beritanya melalui media massa yang lain.

Tidak bisa dimungkiri, kondisi ekonomi makro mengalami kemajuan dalam dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Data membuktikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun. Pendapatan per kapita meningkat dari Rp 6,6 juta (2004) menjadi Rp 9,8 juta (2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melonjak dari Rp 374 triliun (2004) menjadi Rp 1.683 triliun (2013). Angka kemiskinan turun dari 16,66 persen (2004) menjadi 11,37 persen (2013). Tingkat pengangguran juga berkurang dari 9,8 persen (2004) menjadi 6,25 persen (2013).

Namun, di sisi lain, ada peningkatan ketimpangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Rasio gini, yang mengukur angka kesenjangan, pada tahun 2013 mencapai 0,41. Padahal, sepuluh tahun yang lalu hanya 0,32 sehingga artinya kesenjangan pendapatan makin tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ini berarti kemajuan ekonomi makro belum mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, sumbangan sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) anjlok dari 28 persen (2004) menjadi 23,7 persen (2013). Fenomena ini kerap disebut "deindustrialisasi". Padahal, sektor padat karya menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja, selain pertanian.

Beragam persoalan itu dapat ditangkap Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Secara umum, Prabowo-Hatta menawarkan delapan agenda. Prabowo akan membangun kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam. Dari sisi pembangunan manusia, pasangan ini akan mereformasi pendidikan serta meningkatkan program kesehatan, sosial, agama, budaya, dan olahraga.

Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menawarkan revolusi mental yang diurai menjadi 31 agenda strategis, 19 agenda di antaranya tentang ekonomi dan kesejahteraan. Di bidang pendidikan, pasangan ini akan mengevaluasi kurikulum pendidikan dengan memberikan bobot besar terhadap budi pekerti dan pembangunan karakter. Mereka juga akan menerbitkan undang-undang wajib belajar 12 tahun dan bebas biaya pungutan. Kedaulatan pangan dan energi menjadi perhatian khusus bagi Jokowi-JK. Kedaulatan pangan berbasis agrobisnis kerakyatan dijalankan, misalnya dengan menyusun kebijakan impor pangan.

Visi-misi yang panjang dari kedua pasang kandidat—Prabowo-Hatta sebanyak 9 halaman dan Jokowi-JK sebanyak 41 halaman—diperas dan dirangkum oleh kedua capres.

Improvisasi

Dalam debat 15 Juni lalu, Prabowo melakukan improvisasi dengan mengeluarkan pernyataan di luar materi yang tercantum dalam visi-misinya, misalnya pernyataan akan menutup ”kebocoran” keuangan dan kekayaan negara sebesar Rp 1.000 triliun, bahkan Rp 7.200 triliun. Pernyataan ini memicu kritik pemerintah dan pengamat anggaran negara bahwa angka yang disajikan minim validasi. Demikian juga pertanyaan Jokowi tentang TPID (tim pemantauan dan pengendalian inflasi daerah) yang menuai keriuhan di media sosial. Ada yang mendukung dengan asumsi bahwa presiden harus tahu aspek-aspek permasalahan daerah. Sebaliknya, ada yang menganggap pertanyaan tersebut terlalu teknis bagi seorang presiden.

Sebenarnya, TPID yang dibentuk sejak 2008 oleh Bank Indonesia bersama kementerian terkait ini punya tujuan khusus, antara lain, meningkatkan kesadaran daerah terhadap dampak inflasi bagi pembangunan dan kesejahteraan. Karena inflasi sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, mengelola inflasi sangat membantu kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, jajak pendapat menunjukkan, kedua capres berhasil meyakinkan publik responden dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, intensitasnya berbeda. Pasangan Prabowo-Hatta mampu meyakinkan 2 dari 5 responden. Adapun Jokowi-JK meyakinkan 3 dari 5 responden.

Sebagian masyarakat menjadikan debat presiden ini sebagai ajang untuk memantapkan pilihan. Terbukti, 7 dari 10 responden tidak akan mengubah pilihannya. Namun, ada pula yang sebaliknya. Sebanyak 1 dari 10 responden menyatakan mengubah pilihannya, baik dari pasangan Jokowi-JK menjadi ke pasangan Prabowo-Hatta maupun sebaliknya.

Apa pun kelebihan yang dimiliki setiap capres dan pasangannya tampaknya akan tetap membuat masyarakat menunggu debat capres sesi berikutnya. (Litbang Kompas)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.