Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: APBN Bocor Rp 7.000 Triliun, Bagaimana Hitungnya?

Kompas.com - 16/06/2014, 20:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


PASURUAN, KOMPAS.com
 — Calon wakil presiden Jusuf Kalla menganggap calon presiden Prabowo Subianto tak menguasai data-data mengenai masalah ekonomi. Hal itu disampaikan Kalla terkait pernyataan Prabowo tentang kebocoran anggaran negara yang nilainya mencapai Rp 7.200 triliun.

Kalla menyampaikan, pernyataan Prabowo mengenai kebocoran anggaran itu tak jelas. Lebih jauh, Kalla menganggapnya tak masuk akal karena APBN saat ini totalnya jauh di bawah angka tersebut.

"APBN cuma Rp 1.800 triliun, bagaimana bisa bocornya Rp 7.000 triliun? Bagaimana cara menghitungnya?" kata Kalla, di Pasuruan, Jawa Timur, Senin (16/6/2014) malam.

Kalla melanjutkan, korupsi anggaran biasanya menyasar pos anggaran yang sifatnya untuk pembangunan. Meski begitu, nilainya juga jauh di bawah angka yang disebut Prabowo.

"Yang dikorupsi kan hanya anggaran pembangunan, gaji kan enggak bisa dikorupsi. Mungkin dia (Prabowo) enggak ngerti data," ujarnya.

Sebelumnya, dalam putaran kedua debat capres-cawapres yang bertemakan "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat", Prabowo Subianto berjanji akan menutup kebocoran negara atau kehilangan kekayaan negara yang angkanya diprediksi mencapai Rp 1.000 triliun per tahun. Prabowo mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat jika bisa menguasai kekayaan sendiri dan tidak membiarkan kekayaan negara mengalir ke luar negeri.

"Tim pakar kami gunakan angka Rp 1.000 triliun yang hilang. Rp 1.000 triliun saja sudah fantastis, di sinilah rencana kami, Prabowo dan Hatta, untuk mengamankan. Jika kami terima mandat nanti, ini sasaran kami ingin tutup kebocoran Rp 1.000 triliun itu," kata Prabowo dalam acara debat capres-cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Prabowo mengatakan, menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, kekayaan negara yang hilang setiap tahunnya sekitar Rp 7.200  triliun. Menurut dia, uang negara yang hilang tersebut bisa menjadi modal untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat. "Pendidikan gratis, kesehatan gratis, masalahnya dari mana uangnya? Dari mana sumber daya untuk kita pakai?" ucap Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com