Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Setyardi soal Gaya Jurnalistik "Obor Rakyat"

Kompas.com - 15/06/2014, 17:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis

4. Alamat palsu?
Wartawan sempat menanyakan kepada Setyardi soal pencantuman alamat redaksi tabloid Obor Rakyat yang dituliskan beralamat di Jalan Pisangan Timur Raya, Jakarta Timur. Alamat itu bukan kantor redaksi tabloid tersebut. Setyardi kembali berdalih bahwa lantaran tabloidnya baru terbit, ada kendala dalam mencari kantor.

"Kebetulan ini baru terbit. Saya kesulitan cari kantor. Tapi, di edisi selanjutnya sudah direvisi," ujarnya.

5. Alasan hanya memuat Jokowi
Artikel yang dimuat Obor Rakyat dari bagian depan hingga belakang hanya memuat isu soal Jokowi. Menurut Setyardi, hal itu dilakukannya lantaran saat Obor Rakyat baru terbit pada awal Mei 2014, satu-satunya calon presiden yang mendeklarasikan diri baru Jokowi. Adapun calon presiden lain, Prabowo Subianto, belum dideklarasikan secara resmi.

Dia tak menutup kemungkinan jika nantinya dia akan kembali menerbitkan Obor Rakyat dan memuat kritik terhadap Prabowo. Namun, saat ditanyakan secara spesifik soal pandangan Setyardi terhadap sosok Prabowo, dia tak mau menjawabnya.

"Saya no comment. Saya belum punya bahan untuk dikomentari," ujar Setyardi.

***

Polemik kehadiran tabloid Obor Rakyat ini akan ditindaklanjuti serius oleh Badan Pengawas Pemilu, Dewan Pers, dan kepolisian. Badan Pengawas Pemilu menyatakan akan mengundang pihak-pihak terkait Obor Rakyat untuk diminta klarifikasinya.

Sementara itu, anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menegaskan bahwa tabloid Obor Rakyat bukan merupakan produk jurnalistik dan menyalahi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta kode etik jurnalistik. Hal itu terlihat dari pencantuman informasi susunan dan alamat redaksi yang palsu, tidak adanya asas keberimbangan, dan tidak berdasarkan fakta. Dewan Pers menuding Obor Rakyat hanya membonceng demokrasi dan mengatasnamakan kebebasan pers.

Hari Senin (16/6/2014) besok, Dewan Pers akan berkoordinasi bersama Polri dan Badan Pengawas Pemilu. Dewan Pers juga akan memberi surat rekomendasi kepada Mabes Polri terkait dengan status tabloid Obor Rakyat yang menyalahi etika pers agar pihak kepolisian tidak ragu-ragu mengambil tindakan. Pada hari itu pula, kuasa hukum Jokowi-JK akan melaporkan Setyardi dan Darmawan ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com