Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pers Sarankan Pihak yang Dirugikan Tabloid "Obor Rakyat" Melapor ke Polisi

Kompas.com - 12/06/2014, 16:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo menyarankan agar pihak-pihak yang dirugikan oleh tabloid Obor Rakyat mengadu ke pihak kepolisian dan ditembuskan ke Dewan Pers.

"Kami menyarankan pihak yang dirugikan dan tidak puas atas pemberitaan Obor Rakyat itu mengadukan ke polisi dengan tembusan ke Dewan Pers," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/6/2014) siang.

Selain itu, Stanley juga menegaskan bahwa pihaknya siap membantu menyeret jurnalis yang berada di balik beredarnya tabloid Obor Rakyat ke kepolisian.

"Kami tidak ragu menyeret wartawan yang ada di balik itu ke polisi. Ini serius karena ini menyangkut nama baik jurnalis," ujarnya.

Stanley mengungkapkan bahwa sang jurnalis itu dapat dikenakan sejumlah pasal, misalnya pasal soal pencemaran nama baik, pasal soal penghinaan, dan pasal soal menyebarkan permusuhan.

Stanley mengaku, pihaknya tak bisa memberi perlindungan hukum atau memediasi oknum jurnalis yang bersangkutan. Selain yang dihasilkan sang wartawan secara tegas bukan produk jurnalistik, sang jurnalis itu juga tak menjalankan kode etik jurnalistik.

"Kalau seluruh yang dilakukannya bukanlah produk pers, ya itu tugas polisi. Tidak bisa kita melakukan perlindungan atau mediasi," ujar Stanley.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid dengan nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid ialah menghujat Jokowi-JK tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.

Dalam tabloid edisi kedua itu, berita utamanya mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan". Di dalamnya masih berisi penghinaan dan hujatan terhadap Jokowi.

Tim hukum pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Alexander Lay, mendapatkan informasi, ada oknum jurnalis dari media massa besar berada di balik beredarnya tabloid Obor Rakyat. Alex sempat menyebut salah satu petinggi media massa yang diduga kuat menjadi dalang aksi black campaign itu.

"Sayang, ini informasi off the record," ujarnya seusai menyebut tokoh yang dimaksud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com