Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkampanye untuk Jokowi, Saiful Mujani Diduga Berikan Uang kepada Pemuda Banten

Kompas.com - 11/06/2014, 16:21 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Utama Saiful Mujani Research & Consulting Saiful Mujani diduga melakukan praktik politik uang dalam forum silaturahim pemuda Banten dengan membagikan uang sejumlah Rp 20.000 kepada peserta. Dalam pertemuan itu, Syaiful mengarahkan agar peserta silaturahim memilih pasangan calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Semua peserta yang datang disuruh datang ke tempat pemungutan suara 9 Juli nanti untuk memenangkan Jokowi, dan semua peserta diberi pengganti (uang) transpor sebesar Rp 20.000," ujar Sekretaris Relawan Gerakan Muda Banten (RGMB) untuk Prabowo-Hatta, Puji Santosa, di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2014).

Forum silaturahim yang dimaksudnya adalah pertemuan pemuda di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, yang digelar pada Minggu (8/6/2014). Atas dugaan pelanggaran pemilu itu, Puji dan rekan-rekannya melaporkan Saiful Mujani ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu (Gakkumdu).

Puji menuturkan, pada forum itu, Saiful juga menjanjikan akan memberikan hadiah kepada desa yang bermartabat. "Ukuran bermartabatnya adalah kalau desa itu berhasil memenangkan Jokowi," kata Puji.

Dia acara tersebut, tuturnya, Saiful memberikan sejumlah alat peraga kampanye Jokowi-JK berupa pin, stiker, dan kaus. Selain menyampaikan kampanye positif untuk Jokowi, lanjutnya, Saiful juga menyebarkan kampanye hitam atas pasangan Prabowo-Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com