Syiah Indonesia Dukung Jokowi-JK

Kompas.com - 10/06/2014, 17:32 WIB
Warga Syiah korban konflik bernuansa agama, dievakuasi oleh personil Brimob Polda Jatim, dari Desa Karang Gayam, Sampang, Madura, 27 Agustus 2012. Karya foto Pemenang II Kategori General News, Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2013.
TEMPO / FULLY SYAFI Warga Syiah korban konflik bernuansa agama, dievakuasi oleh personil Brimob Polda Jatim, dari Desa Karang Gayam, Sampang, Madura, 27 Agustus 2012. Karya foto Pemenang II Kategori General News, Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2013.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) organisasi Syiah di Indonesia, secara bulat mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam pemilu presiden mendatang. Pasangan Jokowi-JK dinilai memiliki komitmen untuk mendukung Bhinneka Tunggal Ika.

"Kalau di tempat kita (IJABI) mungkin lebih saklek ke Pak Jokowi," kata Koordinator OASE (Organization of Ahlulbayt for Social Support and Education), Emilia Renita Az usai diskusi di Kantor Human Rights Working Group, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Emilia mengatakan, OASE adalah salah satu sayap organisasi dari IJABI. Dia menyatakan, keputusan dukungan kepada Jokowi-JK merupakan murni hasil fatwa dari Ketua Dewan Syuro IJABI, Jalaluddin Rakhmat, yang tak lain merupakan suami Emilia. Menurut dia, keputusan mendukung Jokowi-JK dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diambil karena beberapa pertimbangan.

Pertama, kata dia, PDI Perjuangan merupakan partai politik yang kerap ditindas sepanjang sejarah seperti yang dialami kelompok minoritas di Indonesia, termasuk Syiah. Kedua, lanjut Emilia, PDI Perjuangan merupakan parpol yang memiliki komitmen terhadap keberagaman di Indonesia, termasuk kepada kelompok Syiah.

Dia mengatakan, suaminya yang juga beragama Islam Syiah, Jalaluddin belum tentu diterima di parpol lain jika bukan di PDI Perjuangan. "Suami saya juga jadi caleg PDI Perjuangan dan lolos ke parlemen," ucapnya.

Alasan lainnya, ujar Emilia, adalah keberadaan kelompok-kelompok intoleran yang berada di belakang Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Menurut dia, Jokowi-JK lebih menjanjikan kehidupan beragama yang toleran dan kondusif dibanding Prabowo-Hatta.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X