Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2014, 17:32 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) organisasi Syiah di Indonesia, secara bulat mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam pemilu presiden mendatang. Pasangan Jokowi-JK dinilai memiliki komitmen untuk mendukung Bhinneka Tunggal Ika.

"Kalau di tempat kita (IJABI) mungkin lebih saklek ke Pak Jokowi," kata Koordinator OASE (Organization of Ahlulbayt for Social Support and Education), Emilia Renita Az usai diskusi di Kantor Human Rights Working Group, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Emilia mengatakan, OASE adalah salah satu sayap organisasi dari IJABI. Dia menyatakan, keputusan dukungan kepada Jokowi-JK merupakan murni hasil fatwa dari Ketua Dewan Syuro IJABI, Jalaluddin Rakhmat, yang tak lain merupakan suami Emilia. Menurut dia, keputusan mendukung Jokowi-JK dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diambil karena beberapa pertimbangan.

Pertama, kata dia, PDI Perjuangan merupakan partai politik yang kerap ditindas sepanjang sejarah seperti yang dialami kelompok minoritas di Indonesia, termasuk Syiah. Kedua, lanjut Emilia, PDI Perjuangan merupakan parpol yang memiliki komitmen terhadap keberagaman di Indonesia, termasuk kepada kelompok Syiah.

Dia mengatakan, suaminya yang juga beragama Islam Syiah, Jalaluddin belum tentu diterima di parpol lain jika bukan di PDI Perjuangan. "Suami saya juga jadi caleg PDI Perjuangan dan lolos ke parlemen," ucapnya.

Alasan lainnya, ujar Emilia, adalah keberadaan kelompok-kelompok intoleran yang berada di belakang Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Menurut dia, Jokowi-JK lebih menjanjikan kehidupan beragama yang toleran dan kondusif dibanding Prabowo-Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com