Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Kasus Babinsa Terbukti, Tim Jokowi-JK Minta Tanggung Jawab Pati TNI

Kompas.com - 07/06/2014, 17:46 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla meminta para komandan kesatuan atau petinggi TNI bertanggung jawab jika kasus babinsa yang mengajak warga memilih pasangan capres dan cawapres tertentu terbukti.

"Kalau babinsa itu betul, yang kita sinyalemen di berbagai daerah, yang tanggung jawab harus jelas. Tidak mungkin tidak diperintah oleh satuan di atasnya. Apakah komandan koramilnya atau komandan satuannya. Jangan prajurit paling bawah selalu jadi ujung tombak dan dikorbankan," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, dalam jumpa pers di media center Jokowi-JK, di Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Tjahjo yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia perjuangan ini menyatakan, sejauh ini, pihak TNI menyatakan belum menemukan oknum babinsa yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Tjahjo tidak mau berspekulasi siapa dalang di balik kasus babinsa tersebut.

"Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan TNI) masih belum bisa menemukan siapa babinsa yang diindikasikan tersebut, dan apakah betul dia merupakan prajurit TNI," ujar Tjahjo.

"Kita berpegang pada pernyataan Bapak Presiden SBY sebagai panglima tertinggi, pernyatan Kepala Staf (TNI), Kapolri, yang menyatakan netral dari panglima tertinggi sampai prajurit terbawah," ujar Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo mengatakan, pola tersebut sudah ada sejak lama. "Indikasi itu sudah kami lihat, tidak hanya sekarang tapi pola lama yang sudah dikemas baru. Metode survei, lho kenapa survei baru sekarang, kok enggak bulan lalu atau setelah tanggal 9. Jadi mau survei kan boleh," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com