Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Kritik Visi Misi Antikorupsi Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK

Kompas.com - 05/06/2014, 09:46 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, visi dan misi dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden belum merumuskan secara utuh program pemberantasan korupsi. Dia mengatakan, nilai antikorupsi seharusnya menjadi sikap dan perspektif yang dirumuskan secara konkret dalam program kerja capres/cawapres.

"Pemberantasan korupsi bukan sekadar menambah jumlah penyidik KPK saja," kata Bambang melalui pesan singkat, Kamis (5/6/2014).

Menurut Bambang, pimpinan KPK telah mempelajari dengan saksama visi dan misi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia mengatakan, nilai antikorupsi seharusnya diterapkan dalam bentuk ide, program, sasaran, strategi, dan menjadi perspektif dalam semua program pembangunan. Hal tersebut, lanjutnya, penting dilakukan agar penerimaan negara bisa meningkat, serta bisa mengendalikan perilaku korup.

"Pelaksanaan dan pengawasan menjadi kian akuntabel serta rakyat dilibatkan secara intensif dan sistematik," sambungnya.

Selain itu, kata Bambang, KPK berharap capres dan cawapres memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan tes integritas dalam proses rekrutmen dan promosi di setiap kementerian. Langkah tersebut, kata Bambang, diharapkan bisa menutup peluang munculnya kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan.

"Tidak memberi peluang pada usaha keluarga untuk mengakses dana APBN, menentang setiap upaya pelemahan pemberantasan korupsi, dan mewajibkan dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi," katanya.

Sebelumnya, Bambang juga menilai, ada yang belum dijelaskan dalam visi dan misi capres-cawapres. Pada dokumen visi dan misi tersebut, katanya, tidak dibahas secara detail dan menyeluruh mengenai pembiayaan program yang dicanangkan.

Selain itu, menurut Bambang, visi dan misi capres/cawapres belum menjadikan kemaksimalan penerimaan di sektor pajak sebagai isu utama.

"Dapat dipastikan, siapa pun capresnya, bila dia tidak mampu meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus mengatasi indikasi korupsi di sektor pajak, maka dia akan gagal melaksanakan pembangunan yang direncanakannya dalam visi misi yang ditujukan untuk sejahterakan rakyatnya," ucap Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com