KOMPAS.com -
TAHUN ini adalah akhir dari tahap pertama Rencana Strategis Minimum Essential Forces (MEF) suatu program untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan dan modernisasi sektor pertahanan.

Ada rencana terbaru memperkuat sektor ini seperti diungkapkan Menteri Pertahanan, Januari lalu, yaitu akan dibentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Tujuannya untuk lebih memadukan dan memaksimalkan tugas operasional ketiga matra TNI: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pembentukan Kogabwilhan dianggap mendesak untuk memberikan daya gentar (deterrence) dan sebagai upaya antisipasi meningkatnya ancaman terhadap pertahanan negara. Struktur dan komando yang ada kini dipandang tak memadai untuk merespons ancaman dengan segera.

Wilayah Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia (1.782 km), Timor Leste (228 km), dan Papua Niugini (820 km). Indonesia juga berbatasan laut dengan India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, dan Australia. Dengan posisi ini, Indonesia menghadapi potensi ancaman dari 10 negara yang berbatasan langsung meski dengan tingkat dan jenis berbeda-beda.

Belum tuntasnya masalah perbatasan maritim dengan beberapa negara dapat saja memantik sengketa sebagaimana mencuatnya berbagai insiden dengan Malaysia belakangan ini. Di samping masalah perbatasan, Indonesia berkepentingan menjaga empat choke point terpenting di dunia: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Gangguan juga bisa datang tak terduga mengingat saat ini Indonesia sebenarnya telah terkepung kekuatan militer besar.

Selain Five Power Defence Arrangements yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Inggris yang sudah lama eksis, AS juga terus mempererat persekutuannya dengan Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Singapura. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, AS menempatkan sekitar 60 persen kekuatan armadanya di Asia Pasifik, di antaranya 2.500 marinir di Darwin, Australia, dan pangkalan sementara bagi kapal-kapal Littoral Combat Ships Armada Ketujuh di Singapura.

Australia dengan The Australian Maritime Identification System telah pula melakukan pengawasan sejauh 1.000-1.500 mil laut ke luar wilayah Australia yang berarti memasukkan Indonesia dalam jangkauan pengawasannya. Timor Leste juga sudah menyatakan membuka diri kepada Tiongkok untuk menggunakan wilayahnya sebagai pangkalan militer. Sampai kini Tiongkok sangat agresif membangun aliansi dengan beberapa negara dan dengan kebijakan blue water naval strategy berambisi menandingi dominasi AS.

India tak mau ketinggalan dan dengan kebijakan Look East Policy, negara ini akan terus meningkatkan kehadirannya di kawasan. Sementara atas alasan antisipasi meledaknya konflik Laut Tiongkok Selatan, negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam terus memacu pengembangan dan modernisasi kekuatan militernya. Belum lagi Singapura yang melihat diri sebagai Israel-nya Asia Tenggara tentu berupaya untuk secara militer harus lebih kuat dari negara sekitarnya.

Mencermati peta di atas, selayaknya strategi pertahanan Indonesia harus dirancang untuk mampu menghadapi berbagai perkembangan dan dinamika tersebut. Kogabwilhan adalah salah satu langkah responsif sekaligus strategi memperkuat diplomasi terhadap negara sekawasan juga dengan Amerika, Tiongkok, India, dan Australia. Atas alasan ini pula Kogabwilhan menurut Menhan akan diposisikan di flashpoint seperti Aceh, Natuna, perbatasan Kalimantan berikut perairan Ambalat, Papua, dan Atambua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Doktrin pertahanan

Pertahanan merupakan kepentingan nasional yang vital karena menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, pertahanan harus menjadi bagian utuh dari politik dan kebijakan negara. Seluruh strategi pertahanan harus mampu menggambarkan visi dan sikap negara, baik ke dalam maupun keluar. Pasal 30 UUD 1945 dan juga UU No 3/2002 menggariskan bahwa sistem pertahanan semesta merupakan kebijakan pertahanan negara. Karakter sistem ini memang masih diwarnai kebijakan inward looking dengan ciri doktrin mendasarkan pada pertahanan di dalam (teritorial). Namun, Kementerian Pertahanan dan TNI semakin sadar bahwa karakter, jenis, dan tingkatan ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini sudah sangat berbeda dan tentunya tidak bisa dihadapi dengan cara-cara lama.

Meski dapat tetap mempertahankan nilai-nilai inti sebagai suatu ”dogma”, dalam praksisnya doktrin pertahanan harus dinamis dan adaptif dengan perkembangan lingkungan strategisnya. Pembentukan Kogabwilhan yang tentunya diikuti rencana pembentukan dan pengisian susunan kekuatan tempur organik dari ketiga matranya, semisal armada yang baru berikut pengembangan Brigade Marinir menjadi Divisi, adalah salah satu ikhtiar menyelaraskan strategi pertahanan dengan karakter ancaman.

Langkah ini sangat penting untuk segera diimplementasikan karena peta kekuatan pertahanan tingkat regional sudah sedemikian jauh berkembang. Terutama menghadapi ancaman meluasnya konflik senjata di Laut Tiongkok Selatan. Penguatan postur pertahanan matra maritim dan udara pada hakikatnya sudah tepat karena dalam pembangunan dan modernisasi alutsista, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan berikut lingkungan maritim yang mengitarinya harus jadi acuan utama.