ICW: Suryadharma di Koalisi, Prabowo Dinilai Membela Tersangka Korupsi

Kompas.com - 26/05/2014, 17:30 WIB
Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (kanan) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada acara pernyataan dukungan PPP kepada Prabowo sebagai calon presiden di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014). KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (kanan) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada acara pernyataan dukungan PPP kepada Prabowo sebagai calon presiden di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Penetapan status tersangka Menteri Agama Suryadharma Ali dinilai akan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap koalisi yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilu presiden mendatang. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan agar Suryadharma tak terlalu diberikan peranan dalam koalisi tersebut.

"Kalau Prabowo memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi itu, maka dibutuhkan orang yang punya komitmen dan etika yang baik," kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan dalam sebuah diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Suryadharma adalah Ketua Umum PPP. Dalam Pilpres 2014, PPP bersama lima parpol lain, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Golkar, dan PBB mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Menurut Ade, selama ini pasangan Prabowo-Hatta memiliki "image" yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan Suryadharma dalam koalisi justru akan membuat pandangan masyarakat terhadap koalisi menjadi negatif.

"Paling tidak dari sisi image akan memengaruhi, di mana Prabowo akan dinilai membela orang yang menjadi tersangka korupsi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suryadharma diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai menteri dalam proses pengadaan pemondokan haji, katering, perjalanan ibadah haji, dan transportasi.

Suryadharma sudah mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, ia merasa tidak perlu mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PPP lantaran tidak ada kader PPP yang memintanya mundur. Prabowo meyakini pendukungnya itu tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan KPK.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X