Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara Uang, Amir Gunakan Kata Sandi untuk Hindari KPK

Kompas.com - 20/05/2014, 15:02 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan bakal calon Bupati Lebak Amir Hamzah mengaku sengaja menggunakan kata sandi saat membicarakan uang melalui telepon dengan pengacaranya, Susi Tur Andyani. Kata sandi itu diakuinya untuk menghindari deteksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika teleponnya disadap.

Hal itu diungkapkan Amir ketika bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten, dengan terdakwa Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

"Saya waktu itu punya firasat dan khawatir. Saya pikir Saudara Susi kok vulgar (bicara uang)," kata Amir.

Amir kemudian mengakui bahwa dirinyalah yang berinisiatif mengubah istilah uang dengan kata "kampung". Susi pun akhirnya menyampaikan permintaan uang dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu Akil Mochtar dengan istilah "kampung".

"Satu kampung, Rp 1 miliar, dua kampung, Rp 2 miliar. Itu kiasan," terangnya.

"Karena Saudara tahu, kan itu bahaya kalau ketahuan KPK?" tegas kuasa hukum Atut.

"Betul," jawab Amir.

Dalam kasus ini, mulanya Amir dan pasangannya Kasmin mengajukan gugatan ke MK karena kalah suara dari pasangan Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi pada Pilkada Lebak. Kemudian, dalam dakwaan, Akil disebut meminta Rp 3 miliar melalui Susi untuk memenangkan sengketa pilkada yang diajukan Amir-Kasmin.

Susi kemudian menyampaikan permintaan Akil kepada Amir. Namun, Amir menyatakan tidak memiliki uang. Susi pun menyarankan Amir dan Kasmin menghadap Gubernur Banten saat itu, Atut Chosiyah, yang juga berasal dari Partai Golkar.

Amir disarankan meminta Atut menyediakan dana sesuai permintaan Akil. Selanjutnya, dalam dakwaan Atut disebut meminta adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan untuk menyediakan dananya. Namun, Wawan hanya bersedia memberikan Rp 1 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com