Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Mallarangeng: Keputusan Koalisi Golkar Bukan di MS Hidayat

Kompas.com - 17/05/2014, 13:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana menduetkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie WIbowo, bukan keputusan Partai Golkar. Wacana itu disebut sebatas usul dari MS Hidayat, salah satu kader partai itu.

"Kan keputusannya bukan di MS Hidayat. Keputusannya ada di forum rapimnas," kata Ketua DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng, Sabtu (17/5/2014). Tentu saja, imbuh dia, Hidayat, sebagai salah satu kader Partai Golkar, tetap boleh mengajukan usul.

"Apalagi Pak Hidayat dekat dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat). Boleh usulkan (wacana itu), tetapi keputusan di rapimnas," tekan Rizal. Menurut dia, komitmen yang sudah "setengah matang" justru ada antara Aburizal dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Yang jelas, Ketum Golkar sudah bertemu Ketum PDI-P. Sudah ada komitmen bersama untuk menunggu hasil rapimnas PG," papar Rizal. "Tidak ada yang berubah di situ. Kami menunggu rapimnas Golkar." Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (15/5/2014), yang juga diikuti Rizal, sekalipun pembicaraan utama berlangsung empat mata saja antara Aburizal dan Megawati.

Komitmen dengan Megawati

Menurut Rizal, Aburizal menyampaikan ke Megawati untuk sama-sama menyadari bahwa koalisi Golkar dan PDI-P akan mampu menjamin pemerintahan yang kuat dengan dukungan parlemen yang memadai. "Untuk ciptakan majority government."

Bila kemudian ada tokoh Partai Golkar seperti Hidayat yang mengajukan usul, imbuh Rizal, hal itu sah-sah saja. Menurut dia, hal serupa terjadi di partai lain. PDI-P misalnya, menurut Rizal, masih berkutat dengan usul menjadikan Jusuf Kalla, Abraham Samad, atau malah Ryamizard Ryacudu sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

"Nah, kalau di PDI-P, yang pegang mandat (memutuskan koalisi) Ibu Mega, (di Golkar) dalam rapimnas nanti diputuskan pemegang mandat Ketum untuk merumuskan bentuk koalisi," tutur Rizal.

Dalam rapimnas yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (18/5/2014), kata Rizal, akan ditentukan pula, siapa bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka dukung. "Di keputusan rapimnas."

Sebelumnya, MS Hidayat mengabarkan bahwa sudah ada keputusan koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Dia mengatakan, keputusan itu diambil oleh Tim 6, tim dengan masing-masing tiga orang dari Golkar dan Demokrat, pada Jumat (16/5/2014) malam. Menurut dia, keputusan koalisi itu akan mengusung Aburizal dan Pramono, tetapi keputusan ini tetap akan dibawa ke rapimnas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com