Usai Diperiksa 28 Jam, Dua Tersangka Kasus "Bupati Bogor" Bungkam...

Kompas.com - 09/05/2014, 02:56 WIB
Bupati Bogor Rachmat Yasin usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jumat (9/5/2014). Yasin merupakan satu dari tiga tersangka dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan pengurusan rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. kompas.com/dani prabowoBupati Bogor Rachmat Yasin usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jumat (9/5/2014). Yasin merupakan satu dari tiga tersangka dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan pengurusan rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Dua tersangka kasus dugaan suap berkaitan dengan pengurusan rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat, M Zairin dan FX Yohan Yhap, menjalani pemeriksaan selama tak kurang dari 28 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seusai pemeriksaan, keduanya bungkam saat "ditodong" pertanyaan wartawan.

Zairin adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Adapun Yohan adalah pegawai PT BJA yang tertangkap tangan bersama Zairin di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/5/2014). Selain mereka berdua, kasus ini juga menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Dalam pantauan Kompas.com, Zairin dan Yohan menjalani pemeriksaan di KPK sejak Rabu pukul 21.00 WIB. Mereka baru keluar dari ruang dalam gedung KPK pada Jumat (9/5/2014) pukul 01.00 WIB. Saat melewati pintu keluar gedung KPK inilah mereka bungkam seribu bahasa meski dihujani beragam pertanyaan dari wartawan.

KPK menetapkan Yasin, Zairin, dan Yohan sebagai tersangka dalam kasus ini dan ditahan di tempat terpisah. Yasin ditahan di Rutan KPK, Yohan di Rutan Guntur, dan Zairin di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Yasin dan Zairin dikenakan sangkaan pelanggaran pasal yang sama, yakni Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Keduanya diduga sebagai pihak penerima suap.

Sementara itu, Yohan terkena sangkaan melanggar Pasal 5 Ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Pegawai di perusahaan berinisial PT BJA itu diduga sebagai pemberi suap.

Dalam penangkapan ini, KPK menyita uang tunai senilai Rp 1,5 miliar di sebuah kantor PT BJA yang tak jauh dari lokasi penangkapan Zairin dan Yohan. Diduga, Yasin dan Zairin tak hanya menerima uang Rp 1,5 miliar. Sebelumnya, KPK menduga ada pemberian uang Rp 3 miliar dalam dua tahap kepada Yasin.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.