Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poros Demokrat Sulit Terbentuk, Hanya Prabowo-Jokowi yang Bertarung

Kompas.com - 07/05/2014, 12:50 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, menilai Partai Demokrat akan sulit membentuk poros sendiri dalam pertarungan Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, tidak ada tokoh dari Partai Demokrat yang memiliki elektabilitas lebih tinggi dari bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, maupun bakal capres PDI Perjuangan, Joko Widodo.

"Siapa yang mau 'dijual'? Tidak ada satu survei pun yang memberi angka tinggi kepada 11 peserta konvensi," ujar Indria saat dihubungi, Rabu (7/5/2014).

Indria mengatakan, peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat tersebut belum bisa berada pada level pencalonan presiden, tetapi berada di level anggota kabinet. Menurut Indria, ada beberapa orang dari peserta konvensi yang layak dirangkul masuk kabinet karena memiliki kemampuan dan kinerja yang jelas.

Untuk saat ini, ia menilai pertarungan pilpres hanya akan menjadi milik Prabowo dan Jokowi. Namun, Prabowo hingga saat ini masih kesulitan merangkul partai lain untuk berkoalisi. Gerindra memang tengah melakukan penjajakan koalisi dengan Partai Golongan Karya. Namun, penjajakan tersebut disinyalir terjadi karena keduanya sama-sama sulit mencari kawan untuk diajak berkoalisi. Itu terbukti dari belum adanya keputusan dari partai-partai menengah untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra maupun Golkar.

Indria menyebutkan, Partai Persatuan Pembangunan hingga kini belum memutuskan ke mana akan berkoalisi meski Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah memberi dukungan kepada Prabowo. Partai Keadilan Sejahtera juga dinilai kembali pasif dalam pemberitaan arah koalisinya. Adapun Partai Amanat Nasional juga dianggap tidak mempunyai figur yang memiliki elektabilitas tinggi sehingga belum bisa menentukan arah koalisi.

Sementara itu, kata Indria, Partai Kebangkitan Bangsa sudah semakin dekat untuk berkoalisi dengan PDI-P. Itu terlihat saat kader dari PKB mendampingi Jokowi saat melakukan kunjungan ke pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini, Indria menganggap Jokowi dan PDI-P lebih aman dalam membangun koalisi. Pergerakan Jokowi dalam mencari dukungan dinilai efektif untuk merangkul partai politik.

"Mungkin orang menganggap PDI-P yang bakal menjadi magnet dalam kompetisi capres mendatang itu. Dimulai Surya Paloh (Partai Nasdem), kemudian PKB itu," ujar Indria.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com