Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terpilih, Ini PR Jokowi-JK dari Para Relawan

Kompas.com - 20/04/2014, 18:18 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Jokojek menyatakan dukungannya untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, dukungan itu tidak cuma-cuma. Mereka memberikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan Jokowi-JK jika jadi berpasangan dan terpilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) Juli 2014 nanti.

Koordinator Jokojek Radius Anwar menilai, 16 tahun reformasi bergulir tetapi belum ada perubahan signifikan yang dirasakan rakyat. "Buruh masih diperas dengan upah murah. Biaya pendidikan tinggi, petani ditikam beras ipor tanpa ada teknologi pertanian moderm," katanya membacakan deklarasi Jokojek "Rapopo Raiso Opopo, Lebih Cepat Lebih Hebat" di Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2014).

Dia mengatakan, laut Indonesia juga masih menemukan persoalan limbah pabrik. Selain itu, Radius mengatakan, kaum miskin kota kerap digusur tanpa diberi alternatif tempat tinggal.

Ia mengatakan, persoalan-persoalan itu masih muncul karena masih ada sisa orde baru meski reformasi sudah lama berjalan. Karena itu, kata Radius, pihaknya menolak kekuatan orde baru kembali berkuasa melalui Pilpres 2014 nanti. "Oleh karena itu, kami Jokojek melihat dan menilai pasangan Jokowi-JK adalah sebuah pasangan ideal," katanya.

Untuk menangani persoalan yang dituturkannya, Ujar Radius, Jokowi-JK harus menjalankan tujuh program strategis kerakyatan, yaitu 1) tekonologi untuk rakyat; 2) listrik untuk kesejahteraan rakyat; 3) ketahanan pangan untuk rakyat; 4) industri untuk rakyat; 5) kesehatan untuk rakyat; 6) tanah untuk rakyat; 7) penegakan supremasi hukum dengan mengadili dan menangkap pelanggar HAM di masa lalu dan sekarang, tak terkecuali koruptor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com