Di Jakarta, Sebanyak 464 alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tersebar di sejumlah daerah dan negara mengumpulkan petisi untuk mendukung capres PDI-P, Joko Widodo.
Ammarsjah, alumnus Jurusan Elektro ITB tahun 1984, yang pernah dipenjara rezim Orde Baru, dalam jumpa pers bersama ratusan alumnus, Sabtu, mengatakan, untuk kedua kalinya, alumni ITB membuat petisi setelah pada 1998 membuat langkah serupa dengan membuat pernyataan menolak Presiden Soeharto.
"Kami membuat petisi pada 11 Februari 1998 yang ditandatangani 234 alumnus ITB. Kami memberikan dukungan kepada Jokowi karena dirinya adalah simbol putusnya kekuasaan orang-orang Orde Baru. Saat ini adalah momen untuk memutus hubungan dengan rangkaian kekuasaan masa lalu yang menindas rakyat dan masih berusaha memimpin negara ini," ungkapnya.
Ammarsjah menyatakan, dukungan kepada Jokowi didasari pelaksanaan 15 tahun reformasi yang telah berlalu, tetapi negara dan pemerintahan belum juga mampu berjalan ke arah cita-cita proklamasi negara Republik Indonesia. Korupsi kian marak dan merajalela, kepastian hukum tidak ditegakkan, berkembangnya sikap tidak menghargai toleransi yang menimbulkan rasa cemas, dan ketakutan kelompok minoritas.
"Rekam jejak dan integritas Jokowi telah menginspirasi dan memberikan harapan. Kami percaya Jokowi akan mengutamakan dialog ketimbang monolog, menjauhkan kita dari ketakutan dan teror, menegakkan kemanusiaan dan penghormatan hak asasi manusia, memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang, serta memastikan tidak ada yang terabaikan,” ujar Ammarsjah.
Firdaus Ali, alumnus Jurusan Teknik Lingkungan 1982, yang mengajar di sebuah perguruan tinggi negeri, menambahkan, banyak alumnus yang jadi pegawai negeri memberikan dukungan diam-diam. "Kami mendukung Jokowi karena mendukung perubahan. Kalau kelak Jokowi menyimpang, kami akan bertindak tegas. Dalam diskusi dengan mahasiswa, yang umumnya lahir tahun 1990-an dan tak mengalami represi serta kekerasan Orde Baru, banyak yang mengidamkan pemimpin hebat, tegas, dan berani," kata Firdaus.
Ketua Dewan Kehormatan PDI-P Sidarto Danusubroto bersama Pramono Anung, yang hadir, menyambut baik petisi para alumnus ITB tersebut.
Hatta dan Anis juga dikaji
Menyusul penolakan mahasiswa ITB terhadap Jokowi karena tak ingin ada politisasi di Kampus ITB, Senat Akademik ITB akan mengeluarkan keputusan soal netralitas kampus menghadapi pilpres. Kedatangan Jokowi ke ITB sebenarnya untuk penandatanganan nota kesepahaman (MOU) penyelesaian masalah tata kota dan pariwisata di Jakarta, selain memberikan kuliah umum.
Menurut Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi, Kemitraan, dan Alumni Hasanuddin Zainal, perlu dipahami makna netralitas itu bisa netral dengan sepenuhnya menerima semua calon presiden atau netralitas yang steril. "Artinya, tak menerima semua capres. Namun, sebuah perguruan tinggi seharusnya menerima semua capres untuk diuji secara akademik atau ilmiah," ujarnya.
Menurut dia, rektorat juga tengah mengkaji rencana salah satu himpunan mahasiswa yang akan mengundang Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. (ONG/REN/HAR)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.