“Kami meminta Bawaslu untuk lebih pro-aktif. Lebih dari itu, yang penting adalah restrukturisasi di lingkungan Bawaslu. Ada gejala Ketua Bawaslu yang sekarang diragukan netralitasnya," ujar Ray dalam diskusi "Marak Pelanggaran, Sepi Tindakan", di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Menurutnya, Bawaslu lemah dan kurang tegas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Keberpihakan Bawaslu, kata Ray, terlihat saat menyatakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Presiden RI, tidak melakukan pelanggaran ketika menggunakan fasilitas kepresidenan.
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Girindra Sandino. Berdasarkan temuan lembaganya, ada 7.425 pelanggaran pemilu sejak satu hari sebelum pemilu hingga sehari setelah pemilu. Menurutnya, jumlah pelanggaran tersebut jauh lebih banyak ketimbang saat dirilis pertama kali yang hanya ditemukan sebanyak 420 pelanggaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.