Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Dari Prada sampai Jenderal Ada di Tangan Saya!

Kompas.com - 15/04/2014, 08:42 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko angkat bicara seputar isu adanya kelompok-kelompok di internal TNI menjelang Pemilihan Presiden 2014. Moeldoko mengatakan, ia mengikuti perkembangan tersebut melalui pemberitaan dan menegaskan bahwa TNI berada di bawah kendalinya sebagai Panglima TNI.

"Saya tegaskan tidak ada pengelompokan di TNI. Tidak ada TNI A berkiblat ke TNI B, TNI C berkiblat ke TNI D, tidak ada. Semua, seluruh prajurit saya kiblatnya satu, Panglima TNI. Saya ingin nyatakan, kendali komando sepenuhnya ada di tangan TNI," kata Moeldoko saat ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (14/4/2014).

Ia berharap pernyataannya ini tidak membuat isu tersebut berkembang sehingga bisa memberikan suasana tak nyaman pada pelaksanaan pilpres mendatang.

"Saya selaku Panglima TNI yakin dari mulai (pangkat) prada sampai jenderal di tangan saya. Kenapa ada blok itu, saya juga enggak mengerti. Tapi ini saya harus respons karena berkembang di media sosial. Jangan masyarakat kemudian terbawa situasi," jelas Moeldoko.

Sementara terkait langkah politik sejumlah purnawirawan TNI, ia tak mau mengomentari lebih jauh. Menurut dia, mereka adalah para senior yang telah menjadi warga negara biasa dan memiliki hak politik.

"Itu bagian dinamika politik. Dan, siapa pun bisa melakukan sepanjang sudah memang menjadi warga negara, bukan lagi TNI," ujar Moeldoko.

Sebelumnya, diberitakan Antara, lembaga Center for International Relations Studies (CIReS) Universitas Indonesia menilai sejumlah purnawirawan TNI yang mendukung capres tertentu telah memperburuk citra lembaga di mata publik. Dukungan purnawirawan TNI terhadap sejumlah capres dinilai bisa membuat persepsi bahwa korps angkatan bersenjata itu mengalami perpecahan sekaligus tidak menjaga netralitas.

Peneliti CIReS Hariyadi Wirawan menyatakan, dukungan purnawirawan TNI untuk capres tertentu dinilai sebagai sesuatu yang keliru dan bertentangan dengan komitmen kesatuan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2014. Meski demikian, menurut dia, purnawirawan yang mendukung capres tertentu tidak melakukan pelanggaran karena ia telah lepas dari instansi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju di Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju di Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com