Kompas.com - 11/04/2014, 09:05 WIB
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, menunjukkan surat suara usai mencoblos di TPS 27, Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014). Pada hari ini warga Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif periode 2014-2019. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNACalon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, menunjukkan surat suara usai mencoblos di TPS 27, Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014). Pada hari ini warga Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif periode 2014-2019.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, tuntutan kepada Joko Widodo untuk mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan masalah peraturan. Hal itu hanya masalah etika, jika dia memang benar-benar maju sebagai calon presiden.

"Kalau dia (Jokowi) bilang tidak ada peraturannya (untuk mundur), ini kan bukan masalah aturan, tapi etika," kata Siti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/4/2014) pagi.

Dia pun mencontohkan kasus Mantan Bupati Garut Aceng Fikri yang dilengserkan dari jabatannya karena pernikahan siri singkat yang dilakukannya. Menurutnya, tidak ada peraturan yang mengharuskan seorang kepala daerah mundur karena melakukan nikah siri secara singkat.

"Tapi itu masalah etika. Aceng Fikri dimakzulkan karena masalah etika, bukan peraturan. Kalau mau konsisten, ikuti seperti itu," jelas Siti.

Selain masalah etika, Siti juga khawatir nantinya konsentrasi Jokowi akan terbelah dua, antara menangani Jakarta dan berkampanye sebagai capres. Dampaknya, justru Jakarta yang akan terbengkalai. "Jokowi itu mau maju ke RI-1 loh, itu kan bukan main-main," tegasnya.

Oleh karena itu, ujar dia, jika Jokowi memang sudah yakin akan maju sebagai calon presiden dari PDI-P, maka mantan Wali Kota Surakarta itu sebaiknya mundur dari jabatannnya. Jokowi juga harus menyatakan hal tersebut langsung kepada warga Jakarta.

"Kalau dia memang sudah bulat tekadnya untuk mengikuti pencapresan, harus gentle mengatakan kepada masyarakat Jakarta untuk pamit, khususnya bagi masyarakat yang sudah senang sama dia, sama kinerjanya," ucap Siti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, desakan Jokowi untuk mundur dari Gubernur Jakarta kembali dilontarkan oleh Fraksi Gerindra DPRD DKI. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi menyindir Jokowi dengan istilah 3T.

Ketiganya adalah takut kalah dalam pemilihan presiden, takut kehilangan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, dan takut mandatnya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan dicabut oleh ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X