Jokowi Mundur dari Gubernur DKI soal Etika

Kompas.com - 11/04/2014, 09:05 WIB
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, menunjukkan surat suara usai mencoblos di TPS 27, Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014). Pada hari ini warga Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif periode 2014-2019. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNACalon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, menunjukkan surat suara usai mencoblos di TPS 27, Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014). Pada hari ini warga Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif periode 2014-2019.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, tuntutan kepada Joko Widodo untuk mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan masalah peraturan. Hal itu hanya masalah etika, jika dia memang benar-benar maju sebagai calon presiden.

"Kalau dia (Jokowi) bilang tidak ada peraturannya (untuk mundur), ini kan bukan masalah aturan, tapi etika," kata Siti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/4/2014) pagi.

Dia pun mencontohkan kasus Mantan Bupati Garut Aceng Fikri yang dilengserkan dari jabatannya karena pernikahan siri singkat yang dilakukannya. Menurutnya, tidak ada peraturan yang mengharuskan seorang kepala daerah mundur karena melakukan nikah siri secara singkat.

"Tapi itu masalah etika. Aceng Fikri dimakzulkan karena masalah etika, bukan peraturan. Kalau mau konsisten, ikuti seperti itu," jelas Siti.


Selain masalah etika, Siti juga khawatir nantinya konsentrasi Jokowi akan terbelah dua, antara menangani Jakarta dan berkampanye sebagai capres. Dampaknya, justru Jakarta yang akan terbengkalai. "Jokowi itu mau maju ke RI-1 loh, itu kan bukan main-main," tegasnya.

Oleh karena itu, ujar dia, jika Jokowi memang sudah yakin akan maju sebagai calon presiden dari PDI-P, maka mantan Wali Kota Surakarta itu sebaiknya mundur dari jabatannnya. Jokowi juga harus menyatakan hal tersebut langsung kepada warga Jakarta.

"Kalau dia memang sudah bulat tekadnya untuk mengikuti pencapresan, harus gentle mengatakan kepada masyarakat Jakarta untuk pamit, khususnya bagi masyarakat yang sudah senang sama dia, sama kinerjanya," ucap Siti.

Sebelumnya, desakan Jokowi untuk mundur dari Gubernur Jakarta kembali dilontarkan oleh Fraksi Gerindra DPRD DKI. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi menyindir Jokowi dengan istilah 3T.

Ketiganya adalah takut kalah dalam pemilihan presiden, takut kehilangan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, dan takut mandatnya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan dicabut oleh ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X