Kompas.com - 11/04/2014, 09:05 WIB
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, menunjukkan surat suara usai mencoblos di TPS 27, Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014). Pada hari ini warga Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif periode 2014-2019. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNACalon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, menunjukkan surat suara usai mencoblos di TPS 27, Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014). Pada hari ini warga Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif periode 2014-2019.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, tuntutan kepada Joko Widodo untuk mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan masalah peraturan. Hal itu hanya masalah etika, jika dia memang benar-benar maju sebagai calon presiden.

"Kalau dia (Jokowi) bilang tidak ada peraturannya (untuk mundur), ini kan bukan masalah aturan, tapi etika," kata Siti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/4/2014) pagi.

Dia pun mencontohkan kasus Mantan Bupati Garut Aceng Fikri yang dilengserkan dari jabatannya karena pernikahan siri singkat yang dilakukannya. Menurutnya, tidak ada peraturan yang mengharuskan seorang kepala daerah mundur karena melakukan nikah siri secara singkat.

"Tapi itu masalah etika. Aceng Fikri dimakzulkan karena masalah etika, bukan peraturan. Kalau mau konsisten, ikuti seperti itu," jelas Siti.

Selain masalah etika, Siti juga khawatir nantinya konsentrasi Jokowi akan terbelah dua, antara menangani Jakarta dan berkampanye sebagai capres. Dampaknya, justru Jakarta yang akan terbengkalai. "Jokowi itu mau maju ke RI-1 loh, itu kan bukan main-main," tegasnya.

Oleh karena itu, ujar dia, jika Jokowi memang sudah yakin akan maju sebagai calon presiden dari PDI-P, maka mantan Wali Kota Surakarta itu sebaiknya mundur dari jabatannnya. Jokowi juga harus menyatakan hal tersebut langsung kepada warga Jakarta.

"Kalau dia memang sudah bulat tekadnya untuk mengikuti pencapresan, harus gentle mengatakan kepada masyarakat Jakarta untuk pamit, khususnya bagi masyarakat yang sudah senang sama dia, sama kinerjanya," ucap Siti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, desakan Jokowi untuk mundur dari Gubernur Jakarta kembali dilontarkan oleh Fraksi Gerindra DPRD DKI. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi menyindir Jokowi dengan istilah 3T.

Ketiganya adalah takut kalah dalam pemilihan presiden, takut kehilangan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, dan takut mandatnya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan dicabut oleh ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atasi 'Overcrowding' Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Atasi "Overcrowding" Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Nasional
RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

Nasional
Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Nasional
Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Nasional
Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Nasional
Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tahu Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro...

Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tahu Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro...

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

Nasional
635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

Nasional
Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.