Jokowi Jamin PDI-P Tidak Bagi-bagi Kursi Menteri

Kompas.com - 11/04/2014, 08:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika menghadiri rapat koordinasi regional II perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).    KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika menghadiri rapat koordinasi regional II perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari PDI Peruangan Joko Widodo mengatakan, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial. Oleh sebab itu, Jokowi menjamin kerja sama politik ala partainya tidak berujung pada bagi-bagi kursi menteri.

"Kita ini sistem presidensial. Yang namanya bagi-bagi kursi menteri itu adanya di koalisi. Kita tidak akan menjadi seperti itu," kata Jokowi usai menghadiri wawancara di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta pada Kamis (10/4/2014) malam.

Bagi-bagi kursi dalam sistem koalisi yang dimaksud Jokowi, misal suatu partai politik dalam pemilihan legislatif hanya memperoleh suara 20 persen. Oleh sebab itu, parpol itu mendapatkan jatah kursi menteri 8. Misal lainnya, partai politik yang memperoleh suara 10 persen hanya mendapatkan 5 kursi menteri.

Jokowi yakin, koalisi ala PDI Perjuangan tersebut bukan malah menjauhkan parpol-parpol untuk diajak bekerja sama secara politik. Menurutnya, sistemnya tersebut malah bakalan tertarik untuk turut bergabung menyelesaikan persoalan bangsa.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan partainya tidak mau penjajakan kerja sama politik dengan sejumlah partai dilakukan terburu-buru. Apalagi, baru bertemu sekali dua kali saja langsung mengajukan nama calon wakil presiden.

"Paham bahwa kerja sama pasti punya keinginan-keinginan. Ini justru yang perlu dibicarakan, enggak mungkin sekali aja ketemu, masak langsung minta cawapres, enggak mungkin dipenuhi," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negara besar. Oleh sebab itu, memerlukan pemerintahan, baik eksekutif ataupun legislatif yang kuat.

Jokowi menegaskan bahwa penjajakan kerja sama politik akan dilakukan dengan seluruh partai politik, yang paling penting memiliki platform sama soal membangun bangsa. Kini, dirinya bersama tim tengah menyusun jadwal pertemuan dengan sejumlah partai politik guna penjajakan kerja sama politik, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Berkaca dari hitung cepat Litbang Kompas, PDI-P tak mencapai target 27 persen suara. 'Banteng hitam' hanya memperoleh 19,52 persen di urutan pertama, disusul Partai Golongan Karya dengan perolehan 15,22 persen dan Partai Gerindra 11,58 persen. Jika penghitungan oleh KPU tidak melampau jauh dari hitung cepat, tidak ada parpol yang dapat mengajukan capres sendiri dan harus menambah suara melalui koalisi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Nasional
Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Nasional
Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Nasional
Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Nasional
Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Nasional
Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Nasional
KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X