Banyak Kejutan di Hitung Cepat, Ada Apa dengan Survei?

Kompas.com - 10/04/2014, 07:31 WIB
Hasil hitung cepat Kompas per Kamis (10/4/2014) pukul 05.45 WIB. KOMPAS.comHasil hitung cepat Kompas per Kamis (10/4/2014) pukul 05.45 WIB.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Hitung cepat sudah langsung dimulai berselang hitungan jam sejak tempat pemungutan suara dibuka, Rabu (9/4/2014). Hasil mengejutkan pun muncul, terutama dari "klasemen" papan tengah.

Partai-partai politik berbasis massa Islam, selain Partai Bulan Bintang yang diperkirakan bakal tersungkur pada Pemilu 2014, justru berkibar. Partai Hanura dan Partai Nasdem yang sempat digadang-gadang bakal melejit ternyata justru mendapatkan suara lebih rendah dibandingkan partai-partai berbasis massa Islam.

Ada apa dengan lembaga-lembaga dan data-data survei ini? "Saya kira, alat baca dalam survei sudah tidak memadai untuk mendalami perubahan sosial di masyarakat," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, saat dihubungi Rabu malam.

Perolehan suara PKS yang diperkirakan berbagai lembaga survei bahkan tak cukup untuk mengirimkan wakil ke Senayan justru masih "baik-baik saja" di kisaran 7 persen seperti capaian pada Pemilu 2009.


Sepanjang 2014 sampai dengan hari pemungutan suara, tak bisa dimungkiri partai ini dihajar habis-habisan dengan kasus dugaan korupsi kuota impor sapi dan segala "kembang-kembangnya".

"Saya kira, ada pula perubahan orientasi lembaga survei," imbuh Anis. Menurut dia, lembaga survei yang bertebaran pada hari ini bukan lagi alat untuk membaca realita, melainkan telah menjadi alat kampanye.

Karena itu, kata Anis, hasil survei yang bertebaran selama ini pun menjadi sangat bias. Dia mengatakan, hasil hitung cepat yang sudah masuk ke basis data partainya hingga Rabu menjelang tengah malam sudah sesuai dengan perkiraan internal mereka.

Kecaman lebih lantang terhadap lembaga survei dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dradjad Hari Wibowo. "Beberapa lembaga survei telah melacurkan integritas dan obyektivitas ilmiah," ujar dia saat dihubungi, Rabu malam.

Perolehan suara hitung cepat untuk partai-partai politik berbasis massa Islam, ujar Dradjad, merupakan bukti tegas tak validnya beragam hasil survei yang selama ini bertebaran.

"Partai-partai (berbasis massa) Islam yang katanya akan hilang, faktanya justru memperlihatkan kenaikan untuk PAN, PPP, dan PKB," papar Dradjad. "Yang turun justru Demokrat dan Golkar," kata dia. Dradjad pun menyisipkan catatan pada tak terbuktinya "Jokowi Effect" untuk dukungan suara PDI-P.

"(Karenanya) mereka bukan lembaga survei, melainkan (lembaga) propaganda," tuding Dradjad, terutama untuk beberapa lembaga survei yang menurut dia menyajikan data jauh dari kata akurat.

"Mereka lebih jelek daripada pejabat yang korupsi karena yang mereka selewengkan adalah keilmuan, yang itu hanya untuk kepentingan politik dan finansial sesaat," imbuh Dradjad. "Kalau di pasar keuangan (sebagai analogi), para lembaga survei itu pasti sudah hangus sekarang."


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Nasional
KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X