Banyak Kejutan di Hitung Cepat, Ada Apa dengan Survei?

Kompas.com - 10/04/2014, 07:31 WIB
Hasil hitung cepat Kompas per Kamis (10/4/2014) pukul 05.45 WIB. KOMPAS.comHasil hitung cepat Kompas per Kamis (10/4/2014) pukul 05.45 WIB.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Hitung cepat sudah langsung dimulai berselang hitungan jam sejak tempat pemungutan suara dibuka, Rabu (9/4/2014). Hasil mengejutkan pun muncul, terutama dari "klasemen" papan tengah.

Partai-partai politik berbasis massa Islam, selain Partai Bulan Bintang yang diperkirakan bakal tersungkur pada Pemilu 2014, justru berkibar. Partai Hanura dan Partai Nasdem yang sempat digadang-gadang bakal melejit ternyata justru mendapatkan suara lebih rendah dibandingkan partai-partai berbasis massa Islam.

Ada apa dengan lembaga-lembaga dan data-data survei ini? "Saya kira, alat baca dalam survei sudah tidak memadai untuk mendalami perubahan sosial di masyarakat," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, saat dihubungi Rabu malam.

Perolehan suara PKS yang diperkirakan berbagai lembaga survei bahkan tak cukup untuk mengirimkan wakil ke Senayan justru masih "baik-baik saja" di kisaran 7 persen seperti capaian pada Pemilu 2009.

Sepanjang 2014 sampai dengan hari pemungutan suara, tak bisa dimungkiri partai ini dihajar habis-habisan dengan kasus dugaan korupsi kuota impor sapi dan segala "kembang-kembangnya".

"Saya kira, ada pula perubahan orientasi lembaga survei," imbuh Anis. Menurut dia, lembaga survei yang bertebaran pada hari ini bukan lagi alat untuk membaca realita, melainkan telah menjadi alat kampanye.

Karena itu, kata Anis, hasil survei yang bertebaran selama ini pun menjadi sangat bias. Dia mengatakan, hasil hitung cepat yang sudah masuk ke basis data partainya hingga Rabu menjelang tengah malam sudah sesuai dengan perkiraan internal mereka.

Kecaman lebih lantang terhadap lembaga survei dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dradjad Hari Wibowo. "Beberapa lembaga survei telah melacurkan integritas dan obyektivitas ilmiah," ujar dia saat dihubungi, Rabu malam.

Perolehan suara hitung cepat untuk partai-partai politik berbasis massa Islam, ujar Dradjad, merupakan bukti tegas tak validnya beragam hasil survei yang selama ini bertebaran.

"Partai-partai (berbasis massa) Islam yang katanya akan hilang, faktanya justru memperlihatkan kenaikan untuk PAN, PPP, dan PKB," papar Dradjad. "Yang turun justru Demokrat dan Golkar," kata dia. Dradjad pun menyisipkan catatan pada tak terbuktinya "Jokowi Effect" untuk dukungan suara PDI-P.

"(Karenanya) mereka bukan lembaga survei, melainkan (lembaga) propaganda," tuding Dradjad, terutama untuk beberapa lembaga survei yang menurut dia menyajikan data jauh dari kata akurat.

"Mereka lebih jelek daripada pejabat yang korupsi karena yang mereka selewengkan adalah keilmuan, yang itu hanya untuk kepentingan politik dan finansial sesaat," imbuh Dradjad. "Kalau di pasar keuangan (sebagai analogi), para lembaga survei itu pasti sudah hangus sekarang."


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X