Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hitung Cepat "Kompas" Data 36 Persen: PDI-P Unggul di Atas Golkar

Kompas.com - 09/04/2014, 17:15 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk sementara unggul dalam pemilu legislatif berdasarkan hasil hitung cepat Kompas. Sebanyak 734 tempat pemungutan suara (TPS) dari 2000 TPS menempatkan PDI-P di posisi teratas dengan perolehan suara 19,52 persen. Posisi kedua dan ketiga ditempati Partai Golkar (15,22 persen) dan Partai Gerindra (11,58 persen).

Partai lainnya terlihat saling menyusul, yang secara berturut-turut ditempati PKB (9,58 persen), Partai Demokrat (9,34 persen), PAN (6,9 persen), Partai Nasdem (6,74 persen), PKS (6,66 persen), PPP (5,59 persen), Hanura (5,16 persen), PBB (1,53 persen), dan PKPI (0,89 persen).

Hasil perhitungan sementara ini berdasarkan 734 TPS yang tersebar di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan atau 36 persen suara yang masuk dari perhitungan sementara ini.

"Kalau dilihat dari grafiknya, mulai stabil," kata General Manager Litbang Kompas Harianto Santoso di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta, Rabu.

Hitung cepat Kompas ini mulai ditampilkan sejak pukul 13.30 WIB setelah proses pemungutan suara selesai dilakukan di semua wilayah Indonesia. Litbang Kompas mengambil 2.000 jumlah sampel TPS dan responden di seluruh Indonesia.

Penentuan sampel dilakukan dengan metode sampel acak stratifikasi sistematis dari daftar pemilih tetap. Dengan metode ini, sampel yang terpilih tersebar di 34 provinsi yang jumlahnya proporsional dengan jumlah pemilih.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas kali ini diharapkan presisi, seperti hasil hitung cepat pemilu sebelumnya yang hanya memiliki selisih di bawah 1 persen dari hasil perhitungan akhir KPU. Untuk menjaga kredibilitas dan independensi, kegiatan rangkaian riset pemilu dan hitung cepat dilakukan secara mandiri, baik dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya.

Kegiatan ini melibatkan lebih dari 10.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Relawan sebagai tenaga lapangan yang bertugas sebagai petugas survei (pewawancara) dan pengolah data berjumlah 2.780 orang.

Hasil hitung cepat ini bukan hasil resmi. Hasil resmi pemilu legislatif akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Nasional
Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Nasional
Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Nasional
PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com