Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal SBY dan Ibas, Nazaruddin Enggan Menjawab Tegas

Kompas.com - 04/04/2014, 23:12 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, enggan menjawab tegas ketika ditanya soal informasi yang disampaikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengenai uang 200.000 dollar AS yang diterima Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Kepada wartawan, Jumat (4/4/2014), mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu melayangkan senyum. Bukan menjawab tegas, Nazaruddin kembali menyampaikan bahwa Anas pengendali Grup Permai.

"Yulianis itu semua menjalankan perintah Anas, saya bendahara, ketum (adalah) Anas. Permai, owner utama (adalah) Anas. Saya bendaharanya," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai diperiksa sebagai saksi Anas dalam perkara dugaan korupsi Hambalang.

Sebelumnya, Yulianis, yang pernah menjadi wakil direktur keuangan di Grup Permai, membenarkan adanya aliran uang 200.000 dollar AS untuk Ibas dari kas Grup Permai. Belum diketahui apakah uang 200.000 dollar AS yang disebutkan Yulianis ini sama dengan yang disampaikan pengacara Anas belakangan ini.

Pengacara Anas, Firman Wijaya, tidak menjelaskan, uang yang diterima Ibas itu terkait dengan apa. Dia hanya mengatakan, Ibas menerima uang itu di Jalan Ciasem. Nazaruddin juga tidak menjawab secara gamblang saat diajukan pertanyaan oleh wartawan seputar uang muka Toyota Harrier.

Pihak Anas menyebut, uang muka Harrier berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, menurut KPK, uang muka pembelian mobil itu bukan dari SBY. Menurut data dan informasi yang diperoleh KPK, uang itu berasal dari kas Grup Permai, perusahaan milik Nazaruddin.

Kepada wartawan, malam ini, Nazaruddin menjawab bahwa masalah pembelian Harrier ini sudah diverifikasi. Pembayarannya dilakukan dengan cek. "Soal Harrier sudah diverifikasi. Pembayaran cuma pakai cek. Nanti dijelaskan," ucap Nazaruddin.

Terkait tudingan Anas ini, tim pengacara keluarga SBY sudah membantahnya. Ketua tim kuasa hukum SBY dan keluarga, Palmer Situmorang, mengatakan bahwa tudingan Anas soal uang Harrier dari SBY itu cerita lama. Palmer pun mengatakan, pihaknya akan mempelajari dulu apakah tudingan Anas termasuk fitnah sehingga perlu ditindaklanjuti atau tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com