Panglima TNI: Purnawirawan Berhak Dukung Capres Tertentu

Kompas.com - 04/04/2014, 15:35 WIB
Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko memimpin gelar kesiapan Satgas TNI dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Sabtu (15/3/2014) di Base Ops TNI Halim Perdana Kusuma. ARIMBI RAMADHIANIPanglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko memimpin gelar kesiapan Satgas TNI dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Sabtu (15/3/2014) di Base Ops TNI Halim Perdana Kusuma.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com – Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, TNI tidak memiliki hak mengatur kehidupan politik anggota tentara yang telah masuk purnatugas. Para purnawirawan tersebut sudah tidak lagi memiliki keterikatan garis komando, seperti layaknya anggota TNI aktif, sehingga berhak menggunakan hak pilihnya.

"Saya tegaskan kembali, bapak-bapak (purnawirawan) itu statusnya saat ini sebagai masyarakat sipil. Tidak memiliki keterikatan garis komando, hierarkis, perintah, dan seterusnya,” kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (4/4/2014). Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi pertanyaan tentang sejumlah mantan petinggi TNI yang kini menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden atau wakil presiden tertentu.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko kembali mengingatkan agar anggota TNI dapat menjaga netralitasnya pada saat pemilu. Ia menegaskan bahwa anggota TNI tidak dapat diperintah untuk memberikan dukungan kepada partai politik tertentu. Ia memastikan bahwa netralitas itu selalu dijaga penuh oleh setiap anggota TNI. Bahkan, di setiap saku baju anggota selalu dibekali buku pedoman untuk menjaga sikap netral.

"Tidak akan ada yang bisa memengaruhi Panglima TNI. Tidak akan ada yang bisa mengendalikan TNI. Garis komando Pangkotama (Panglima Komando Utama) ini jelas, hanya saya yang bisa memerintahkan, dan saya hanya bisa diperintahkan oleh presiden,” ujarnya.

Menurut Moeldoko, TNI tidak terlibat politik praktis dan tidak berusaha memengaruhi orang lain dalam pemilu, bahkan anggota keluarganya. "Istri saya mau nyoblos saja saya enggak tahu," ujarya.

Beberapa hari sebelumnya, ratusan mantan perwira tinggi dan perwira menengah dari unsur TNI dan Polri berkumpul di Wisma Bidakara untuk memberikan dukungan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menjadi bakal calon presiden partainya. Menurut mereka, Prabowo merupakan sosok pimpinan yang memiliki karakteristik yang tegas yang mampu menjadi presiden Indonesia selanjutnya.

Selain Prabowo, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso juga mengklaim telah mendapat dukungan 960.000 kepala keluarga purnawirawan TNI se-Indonesia. Menurut Sutiyoso, dukungan yang diberikan kepadanya akan ia jadikan amanah bila terpilih pada Pilpres Juli nanti.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Nasional
5 Pukulan Telak Indonesia Bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

5 Pukulan Telak Indonesia Bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

Nasional
Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Nasional
Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

Nasional
Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Nasional
Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Nasional
KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

Nasional
Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional, Baleg Ingatkan Tak Ganggu Ketertiban Umum

Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional, Baleg Ingatkan Tak Ganggu Ketertiban Umum

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Brigjen Prasetijo Kenakan Seragam Polri saat Keluar Rutan

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Brigjen Prasetijo Kenakan Seragam Polri saat Keluar Rutan

Nasional
Pemerintah Siapkan Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Tak Rasakan Gejala, Tukang Becak Ini Positif Covid-19 dan Antar Penumpang ke Pasar

Tak Rasakan Gejala, Tukang Becak Ini Positif Covid-19 dan Antar Penumpang ke Pasar

Nasional
Ditambah Aceh dan Bali, Kini Ada 10 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ditambah Aceh dan Bali, Kini Ada 10 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X