Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukungan untuk Bakal Capres Lebih Besar daripada Partai, Kecuali Golkar

Kompas.com - 04/04/2014, 14:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kampanye terbuka yang dilakukan semua partai politik tidak terlalu memberi peningkatan dukungan secara signifikan terhadap parpol tersebut. Demikian kesimpulan survei yang dilakukan Indikator Politik pada medio Februari-Maret 2014.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menyampaikan, dukungan publik kepada bakal calon presiden lebih tinggi dibandingkan dukungan untuk partai yang mengusungnya. Hal itu karena publik masih tertarik mendukung figur tertentu ketimbang memberikan hak suaranya untuk partai tertentu. "Ini karena (publik) merujuk pada tokoh," kata Burhanudin dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Dalam survei itu, misalnya, elektabilitas PDI-P sekitar 25 persen. Nilainya jauh lebih kecil dibanding elektabilitas bakal calon presiden dari partai itu, Joko Widodo (Jokowi), yakni 43 persen.

Sama halnya untuk partai lain yang telah menetapkan bakal capres, seperti Partai Gerindra dan Hanura. Elektabilitas Gerindra hanya 10 persen, di bawah elektabilitas bakal capresnya, Prabowo Subianto, yang mencapai sekitar 15 persen. Adapun elektabilitas Hanura hanya 5 persen, masih di bawah elektabilitas bakal capresnya, Wiranto, yang mencapai 9 persen. Potret berbeda hanya terjadi pada Golkar. Elektabilitas bakal capresnya, Aburizal Bakrie, hanya 7 persen. Namun, elektabilitas Golkar mencapai 15 persen.

Survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden yang telah memiliki hak memilih dalam pemilu dari berbagai wilayah Indonesia. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Quality control pada hasil survei dilakukan secara random pada 20 persen responden.

Indikator Politik melakukan survei ini bekerja sama dengan majalah Tempo sebagai penyokong dana. Jumlah dana yang digelontorkan untuk survei ini tidak disebutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com