Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebaiknya Tak Fokus Dikotomi Sipil-Militer Saat Pilih Pendamping Jokowi

Kompas.com - 04/04/2014, 09:34 WIB


LAMPUNG, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dari Universitas Lampung, Ari Damastuti, berpendapat, PDI Perjuangan harus lebih bijak dalam mencari calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada pemilu presiden mendatang. PDI-P sebaiknya tidak lagi terfokus pada dikotomi sipil dan militer.

"Saya rasa masyarakat sekarang bukan melihat sosok tersebut apakah dari militer atau nonmiliter, namun lebih kepada ketokohan dan kemampuannya," kata Ari Damastuti di Bandar Lampung, Jumat (4/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, jejak karier kemiliteran seseorang saat ini tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa di mata masyarakat. Dengan demikian, ia menilai tokoh berlatar belakang militer tidak akan menambah suara pemilih secara siginifikan.

"Percuma kalau dia berasal dari militer, tapi masyarakat tidak kenal. Jadi, memang faktor ketokohan dan kemampuan sebaiknya tetap menjadi pertimbangan utama," kata dia.

Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Lampung itu menambahkan, hasil survei saat ini menunjukkan tidak terlihat satu pun sosok dari militer yang menonjol dan cukup populer untuk disandingkan dengan Jokowi.

"Paling mereka populernya hanya di kalangan wartawan, jadi tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat luas," kata Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila itu.

Ari Damastuti menambahkan, hal itu merupakan fenomena yang bagus karena dapat semakin meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap politisi sipil.

Ia melanjutkan, jika lawan politik Jokowi di pilpres nanti memiliki latar belakang militer, pilpres nanti menjadi persaingan yang sehat dan dewasa.

"Pemilu kali ini sudah berada pada right track karena yang terjadi adalah perang ideologi dan ketokohan, artinya track record dan prestasi betul-betul menjadi pertimbangan pemilih," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com