Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/04/2014, 08:37 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
— Dewan Perwakilan Rakyat mendapatkan rapor merah karena kinerjanya dinilai masih buruk. Dari 519 anggota DPR periode 2009-2014, hanya empat anggota yang kinerjanya sangat bagus, yaitu Muhidin Said, Riswan Tony, Ali Wongso H Sinaga, dan Aditya Anugrah Moha. Keempatnya dari Fraksi Partai Golkar.

Demikian salah satu hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang dirilis di Gedung Djoeang, Jakarta, Kamis (3/4/2014). Koordinator Formappi Sebastian Salang menjelaskan, empat anggota DPR dianggap berkinerja sangat baik karena memiliki nilai rata-rata di atas 8,5.

Setidaknya ada enam indikator untuk menilai kinerja anggota DPR, yaitu kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), memiliki rumah aspirasi di dapil, menghadiri rapat-rapat komisi, melaporkan harta kekayaan, menyampaikan gagasan dan aspirasi dalam rapat komisi, serta melaporkan kegiatan selama masa sidang dan reses.

Analisis penilaian menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen resmi DPR, daftar hadir komisi, risalah rapat komisi, dokumen fraksi, dokumen partai, dokumen anggota, dan situs anggota DPR selama tahun 2012. Dokumen kinerja DPR tahun 2012 diambil dengan alasan pada tahun itulah DPR memiliki aktivitas paling tinggi.

Selain empat anggota berkinerja sangat bagus, ada 29 anggota DPR (5,6 persen) yang diberi rapor baik. Jumlah anggota DPR yang kinerjanya dinilai cukup 51 orang (9,8 persen).

Mayoritas buruk

Mayoritas anggota DPR, yakni 435 (83,3 persen), anggota DPR berkinerja buruk. Hasil penelitian Formappi menyebutkan, sebanyak 117 anggota (22,5 persen) mendapat rapor buruk serta 318 anggota (61,3 persen) mendapat rapor sangat buruk.

Jika dilihat nilai rata-rata setiap fraksi, hanya Fraksi Partai Golkar yang mendapat nilai cukup (5,75). Fraksi yang dinilai buruk adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (5). Adapun rapor tujuh fraksi lain, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura sangat buruk dengan nilai antara 2 dan 3.

Dilihat dari nilai rata-rata per komisi, 11 komisi di DPR berkinerja buruk. Apabila dilihat dari nilai yang diperoleh, nilai Komisi VII teratas (5,11). Disusul berurutan Komisi X, Komisi V, Komisi VIII, Komisi XI, Komisi IV, Komisi II, Komisi III, Komisi IX, Komisi I, dan Komisi VI.

DPR mempertanyakan

Hasil penelitian Formappi itu dipertanyakan kalangan DPR. Anggota F-PKS, Indra, misalnya, mempertanyakan validitas data yang digunakan Formappi. ”Faktanya, reses atau tidak reses, anggota F-PKS itu rajin ke dapil. Pertemuan sampai tingkat RT pun kami datangi,” kata dia.

Selain itu, anggota-anggota F-PKS juga relatif lebih rajin mengusulkan gagasan dalam rapat-rapat. ”Cobalah buka risalah rapat, pasti datanya anggota PKS banyak yang sampaikan gagasan,” ujar Indra.

Anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin, juga mempertanyakan penilaian untuk setiap komisi. Dibandingkan dengan komisi lain, Komisi II relatif lebih banyak terlibat dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang.

Meski mempertanyakan, Indra dan Nurul tetap menghargai hasil penelitian Formappi. Keduanya akan menggunakan hasil penelitian itu sebagai masukan untuk membangun DPR.

Komisi VII yang nilainya paling tinggi justru disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap. Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi VII disebut-sebut meminta uang tunjangan hari raya ke SKK Migas.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com