Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Mulai Bosan, Elektabilitas Jokowi Cenderung Turun

Kompas.com - 02/04/2014, 20:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan, elektabilitas bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengalami penurunan. Peneliti PDB Agus Herta Sumarto mengatakan, lembaganya membandingkan dengan data elektabilitas para capres mulai September 2013. 

“PDB mengukur elektabilitas para bakal capres mulai dari bulan September 2013 lalu, hingga bulan Maret 2014 kemarin,” kata Agus saat memaparkan hasil survei PDB, di Jakarta, Rabu (2/4/2014). 

Pada September 2013, kata dia, elektabilitas Jokowi sebesar 36 persen. Sebulan kemudian naik menjadi 37,6 persen. Namun, pada bulan November, elektabilitas Jokowi turun menjadi 33,5 persen. Pada Januari 2014, elektabilitas Jokowi turun cukup jauh ke angka 28 persen. Sementara pada Februari 2014, elektabilitas Jokowi kembali naik menjadi 31,4 persen. Namun, pada bulan Maret kembali turun ke angka 29,8 persen.

“Dengan catatan, bulan Maret yang kami ukur di sini adalah 1-14 Maret, sebelum Jokowi dideklarasikan. Setelah deklarasi, mungkin suaranya akan naik lagi, namun grafik sejauh ini menunjukkan suara Jokowi turun,” ujar Agus.

Menurut Agus, penurunan elektabilitas Jokowi karena masyarakat mulai bosan dan jenuh terhadap ekspose media terhadap Gubernur DKI Jakarta itu.

 “Jokowi ini terlalu lama diekspos oleh media. Tapi isunya itu-itu saja, kalau suaranya mau naik lagi harus ada isu hangat yang positif. Mungkin isu deklarasinya kemarin bisa membuat suara dia naik,“ kata Agus.

Sementara itu, Chairman PDB Didik J Rachbini menilai, penurunan suara Jokowi karena banyaknya masalah yang terjadi selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Masyarakat sudah mulai kritis melihat berbagai masalah, seperti kasus pengadaan bus transjakarta, monorel, banjir, itu kan belum bisa diselesaikan,” ujar Didik. 

Survei ini dilakukan pada 7-14 Maret 2014, sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan dipilih secara acak. Jumlah sampel sebanyak 1.500 responden di 33 provinsi atau 170 kota besar di seluruh Indonesia. Margin of error lebih kurang 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai oleh PDB sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com