Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum SBY: KPK Tak Akan Tertipu dengan Kebohongan Anas

Kompas.com - 02/04/2014, 19:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak akan berbalik menyerang mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menyampaikan sejumlah hal berkaitan dengan SBY dan keluarganya dalam kasus Hambalang. Kuasa hukum SBY Palmer Situmorang mengatakan, pihaknya heran dengan apa yang dilontarkan Anas. Tudingan yang disampaikannya, dinilai Palmer, tak masuk dalam berita acara perkara (BAP).

"Sulit untuk memahami kejiwaan AU (Anas) atas tindakan yang terus melontarkan kebohongan kepada publik terkait SBY dan keluarga. Kami yakin KPK profesional dan tidak tertipu dengan kebohongan AU (Anas Urbaningrum). Kami serahkan sepenuhnya masalah ini kepada KPK," kata kuasa hukum SBY, Palmer Situmorang, di Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Palmer mengatakan, selama ini, SBY tidak pernah melontarkan pernyataan negatif kepada Anas. SBY, lanjutnya, pernah mengatakan Anas potensial, hanya saja kurang sabar. Dia juga menuturkan pernyataan Anas terhadap SBY dan keluarga selama ini selain tidak logis, tanpa bukti, juga tidak berdasarkan pada fakta.

“Pernyataan-pernyataan tersebut bahkan bertentangan satu sama lain dengan data dan fakta yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari keterangan saksi lainnya. Misalnya pernyataan uang muka pembelian Mobil Toyota Harier sebesar Rp250 juta. Namun, KPK sendiri sudah membantah bahwa bukti maupun keterangan saksi telah membuktikan bahwa sumber dana pembelian Toyota Harier berasal dari perusahaan Nazaruddin,” papar Palmer.

Palmer menambahkan, SBY selama ini konsisten memberantas korupsi. Ia juga tidak pernah melindungi atau menghalani upaya KPK memberantas korupsi, sekalipun menjerat kader partainya. Palmer juga menyinggung rangkaian tuduhan terhadap Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) terkait dana 200 ribu dollar AS dari proyek Hambalang.

“Tidak benar Ibas menerima dana tersebut. Jika ada bukti terkait hal ini, silahkan serahkan kepada instansi penyidik yang berwenang. Tak pernah ada keragu-raguan sikap dalam menanggapi tuduhan tersebut,” ujar Palmer.

Menurut Palmer, Anas hanya mengedepankan upaya publikasi daripada pendekatan hukum. Apa yang diungkapkan Anas juga dianggapnya tidak berhubungan dengan perkara yang sedang disidik KPK saat ini.  

"Anas perlu berjiwa besar untuk menerima proses hukum yang sedang dijalani terkait kasus korupsi yang membelit dirinya. Publik pun telah dewasa untuk menyaring setiap kebenaran dan kebohongan. Karena itu, percuma kalau tujuannya adalah kampanye negatif," kata Palmer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com