TNI AD: Pembelian Tank Leopard Tepat

Kompas.com - 30/03/2014, 22:06 WIB
Teknisi berada di atas Main Battle Tank Leopard yang dipamerkan pada Indo Defense di Jakarta Internatonal Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/11/2012). Pameran tersebut diikuti 500 peserta dari 40 negara.
Ajang unjuk gigi industri alutsista ini akan dibuka hari ini dan belrangsung hingga 10 November.

KOMPAS/RIZA FATHONITeknisi berada di atas Main Battle Tank Leopard yang dipamerkan pada Indo Defense di Jakarta Internatonal Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/11/2012). Pameran tersebut diikuti 500 peserta dari 40 negara. Ajang unjuk gigi industri alutsista ini akan dibuka hari ini dan belrangsung hingga 10 November.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa mengatakan, tank Leopard yang dibeli TNI AD tidak akan merusak jalan yang ada di Indonesia. Menurutnya, kualitas jalan yang dibangun pemerintah telah memenuhi spesifikasi standar kebutuhan jalan yang dapat dilalui tank tersebut.

"Tank Leopard sangat memenuhi syarat penggunaan jalan Kelas I dan Kelas II di Indonesia sesuai (ketentuan yang diatur di dalam) Perda Muatan Sumbu Terberat," kata Andika melalui keterangan yang diterima Kompas.com, Minggu (30/3/2014).

Ia menjelaskan, Leopard memang memiliki berat mencapai 60 ton. Namun, tekanan jejak pada tanah yang dihasilkan tank tersebut hanya sebesar 8,9 ton/M2. Sementara, tekanan jejak yang dapat ditahan oleh jalan Kelas I dan Kelas II bisa lebih dari 8 ton/M2.

Lebih jauh, ia mengatakan, jika beban terbagi rata tank Leopard pada jembatan Kelas A dan Kelas B hanyalah sebesar 2.38 kNm2. Pada umumnya, jembatan di Indonesia beban terbagi rata yang dapat ditahan mencapai 4.46 kN/m2 untuk jembatan dengan lebar 6 meter dan panjang 40 meter.

"Tank Leopard juga mampu bermanuver off road di permukaan berlumpur dan di permukaan sungai hingga kedalaman 4 meter," ujarnya.

Andika menambahkan, saat ini setidaknya ada 140 negara yang menggunakan MBT (Main Battle Tank) dengan 65 jenis yang berbeda. Khusus tank Leopard, setidaknya ada 20 negara yang kini menggunakannya, seperti Australia, Austria, Brazil, Canada, Chili, Denmark, Finlandia, Jerman, Yunani, Indonesia, Italia, Lebanon, Norwegia, Polandia, Portugal, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Turki.

"Dari 20 negara tersebut, hanya tiga negara yang memiliki wilayah padang pasir. Sebanyak 85 persen dari negara-negara tersebut tidak memiliki padang pasir," tandasnya.

Ia mengungkapkan, 103 unit tank Leopard yang dibeli TNI AD akan segera didistribusikan. Setidaknya ada lima tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan tank tersebut, yaitu Batalyon Kavaleri 1 Kostrad, Cijantung (41 unit), Batalyon Kavaleri 8 Kostrad, Pasuruan (41 unit), Pusat Pendidikan Kavaleri, Padalarang (4 unit), Kompi Kavaleri CAMB, Sentul (15 unit), dan Kompi Kavaleri Pusat Latihan Pertempuran, Baturaja (4 unit).

"Dari kebutuhan 103 garasi tank Leopard, 82 di antaranya sudah selesai dibangun di berbagai lokasi tersebut. Sisanya akan diselesaikan tahun 2014," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Habibie mengkritik keputusan Kementerian Pertahanan membeli tank Leopard. Menurut dia, tank Leopard tak cocok sebagai alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X