Buru-buru Menyimpulkan, Ketua Bawaslu Dinilai Hendak Lindungi SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin menilai, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad bersikap berpihak kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Muhammad dinilai terlalu cepat menyimpulkan tidak ada pelanggaran kampanye terkait penggunaan pesawat kepresidenan saat SBY berkampanye.

"Ada kesan keberpihakan dari Ketua Bawaslu terhadap SBY. Dia seperti hendak melindungi Presiden," ujar Said di Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Dia mengatakan, seharusnya, sebelum menyimpulkan ada atau tidak pelanggaran dalam kampanye pemilu, pihak pengawas pemilu terlebih dulu menggelar pemeriksaan dan kajian hukum yang mendalam. Ia mempertanyakan, kapan Bawaslu melakukan pemeriksaan tersebut.

"Kok bisa-bisanya dia (Muhammad) buru-buru menyatakan itu bukan pelanggaran pemilu," kata dia.

Menurut Said, tindakan Muhammad yang buru-buru menyimpulkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan SBY membuat masyarakat enggan berpartisipasi melaporkan dugaan pelanggaran kampanye dalam kasus itu.

Sebelumnya, Muhammad menilai, penggunaan pesawat oleh Presiden SBY dengan pembiayaan negara merupakan hak protokoler. Dengan demikian, penggunaan pesawat ke lokasi kampanye oleh SBY tidak dapat dikategorikan sebagai penggunaan fasilitas negara.

"Bawaslu memandang bahwa penggunaan pesawat itu adalah bagian dari hak protokoler. Jadi, tidak ada pelanggaran sepanjang ada izin. Intinya memang sudah disampaikan KPU dan Bawaslu," ujar Muhammad, Kamis (28/3/2014).

Ia mengatakan, berdasarkan undang-undang tentang pejabat negara, ada dua hal yang melekat terhadap seorang presiden, yaitu hak protokoler dan pengamanan. Oleh karena itu, Bawaslu tidak dapat menjerat SBY dengan pidana pemilu karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai.

"Undang-undang ada itu, jadi kita tidak bisa menjeratnya. Jadi, enggak masalah memang karena dia memiliki hak protokoler," kata dia.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, keberangkatan dan kepulangan SBY dibiayai pemerintah meski dalam kepentingan kampanye. Dari Jakarta menuju tempat mana pun, jabatan presiden melekat terhadap SBY. Oleh karena itu, SBY biasanya didampingi oleh beberapa menteri yang non-partai. Ketika SBY berganti jaket partai, para menteri ini baru melepaskan diri dari SBY.