SBY Dianggap Beri Contoh Buruk Penggunaan Fasilitas Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menilai Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan contoh buruk karena berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, Badan Pengawas Pemilu harus menindak tegas perilaku ini.

"Saya melihat SBY telah menunggangi agenda kegiatan kepresidenan untuk melakukan kampanye bagi kepentingan PD (Partai Demokrat). Ini benar-benar tidak etis dan menjadi contoh buruk bagi bangsa. Kendati tampak santun, kalau menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, tetap saja tidak beretika," kata Bambang ketika dihubungi, Kamis (27/3/2014) di Jakarta.

Bambang mengatakan, Bawaslu harus menyikapi hal ini. Jika Bawaslu tidak bersikap, maka Bawaslu akan dinilai diskriminatif dan tidak independen. Menurutnya, jika Bawaslu diskriminatif, maka akan muncul benih-benih kecurangan dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2014.

Ia menyebutkan, dalam 10 hari terakhir, Bawaslu mengidentifikasi 287 pelanggaran kampanye. Bambang berharap agar Bawaslu menyatakan penggunaan fasilitas negara oleh SBY untuk kegiatan kampanye sebagai pelanggaran. Ia juga mendesak diberikannya sanksi atas pelanggaran tersebut.

Presiden Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum DPP Partai Demokrat bertolak ke Lampung pada Rabu (26/3/2014) siang setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Di Lampung, ia berkampanye di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, keberangkatan dan kepulangan SBY dibiayai pemerintah, meski dalam kepentingan kampanye. Sejumlah menteri pun turut mendampingi Presiden. Ketika Presiden berganti jaket partai, para menteri ini baru melepaskan diri dari Presiden.