Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Merasa Dirugikan oleh Soal "Kampanye" dalam Ujian SMA

Kompas.com - 27/03/2014, 13:38 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis


TANGERANG, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Tangerang menilai pencantuman nama PKS dalam soal ujian semester SMA di Tangerang sebagai suatu kampanye hitam. PKS merasa dirugikan oleh hal tersebut.

"Kita lihat itu sebenarnya black campaign. Berita (mengenai soal ujian) itu juga merugikan kita. Seakan-akan ada kesepakatan terselubung antara PKS dan Pemerintah Kota Tangerang," kata anggota DPRD Kota Tangerang Edi Suhendi kepada Kompas.com, Kamis (27/3/2014) siang.

Menurut Edi, dugaan bahwa ada kesepakatan tertentu antara PKS dan Pemkot Tangerang bukanlah sesuatu yang logis. Ia mengatakan, saat pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun lalu, PKS tidak mencalonkan Arief Wismansyah. Arief, yang didukung oleh Partai Demokrat, saat ini menjadi Wali Kota Tangerang.

"Jadi aneh kalau ada dugaan PKS berkonspirasi dengan Pemerintah Tangerang," ujarnya.

Ia menyinggung kasus serupa yang pernah terjadi pada 2013. PKS pernah masuk dalam materi ujian kenaikan kelas XI sekolah menengah kejuruan (SMK) di Bogor pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menurut Edi, soal ujian tersebut secara gamblang merugikan PKS.

Tulisan di soal nomor 50 dalam ujian tersebut adalah: Upaya KPK menyita mobil mewah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Isaaq, kemarin gagal. Kalimat tersebut dapat disingkat dengan menghilangkan pernyataan di bawah ini, kecuali... a. menyita mobil, b. Luthfi Hasan Isaaq, c. kemarin, d. mantan, e. gagal.

Saat itu, Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy merasa kecewa dengan bentuk soal yang demikian. Menurut dia, soal tersebut sangat tendensius, bahkan berbau politis.

Soal ujian yang dituding sebagai kampanye terselubung oleh PKS di Tangerang telah dilaporkan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Takhono. Menanggapi hal tersebut, Edi mengatakan, PKS akan mengusut tuntas pencantuman nama PKS dalam soal ujian itu. "Kami siap saat Panwaslu memanggil kami nanti," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com