Suharso Monoarfa: Prabowo Tak Masuk Daftar Bakal Capres PPP

Kompas.com - 24/03/2014, 13:46 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (kiri), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (kiri), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, partainya tidak mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, beberapa waktu lalu.

"Pak Prabowo tidak pernah masuk bursa bakal capres PPP. Saat mukernas lalu, Pak SDA (Ketua Umum PPP Suryadharma Ali) juga tidak mengajukan nama Pak Prabowo," ujar Suharso saat dihubungi, Senin (24/3/2014).

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa hadir dalam acara deklarasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Golkar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2012). Partai Golkar yang berkoalisi dengan PPP dan PDS mengusung pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono untuk maju dalam pilkada DKI Jakarta pada bulan Juli 2012.

Hal itu disampaikan Suharso, menanggapi sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, yang hadir dalam kampanye Partai Gerindra, Minggu (23/3/2014). Menurut Suharso, partainya berpegang pada hasil mukernas yang menetapkan delapan bakal capres PPP. Mereka adalah Joko Widodo, Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, Khofifah Indar Parawansa, Isran Noor, Jimly Asshiddiqie, dan Suryadharma Ali. Nama Prabowo, menurut Suharso, tidak mungkin bisa tiba-tiba masuk dalam bursa capres PPP.

"Setelah pileg, kami memang ada rapimnas lagi. Namun, hasil rapimnas tidak mungkin bisa membatalkan hasil mukernas yang lebih tinggi. Jadi, kami berpegang pada hasil itu," kata mantan Menteri Perumahan Rakyat itu.

Tidak mungkin koalisi

Selain itu, Suharso mengatakan bahwa partainya kini telah melakukan komunikasi politik ke sejumlah partai, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PPP tidak memasukkan Partai Gerindra dalam partai yang kemungkinan diajak berkoalisi. Salah satu pertimbangannya, kata Suharso, karena ada persinggungan antara PPP dan Prabowo pada Pemilu 2009.

"Ketua Umum (Suryadharma) sendiri yang bilang tak mungkin koalisi dengan Gerindra. Itu menjadi pertimbangan kami. Tidak akan kami buka, tapi catatan pada Pemilu 2009 akan jadi sejarah kami," ucap Suharso.

Pada Pemilu 2009, PPP merapat ke Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Namun, kursi koalisi yang dibentuk Prabowo tidak mencukupi sehingga Prabowo akhirnya diduetkan sebagai calon wakil presiden bersama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selaku capres. Megawati dan Prabowo kalah dalam pemilu lalu.

Suryadharma hadir dalam kampanye terbuka Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu kemarin. Ia hadir dengan ditemani pengurus elite PPP, seperti Djan Faridz dan KH Nur. Tak hanya hadir, Menteri Agama itu juga sempat berorasi di hadapan puluhan ribu kader dan simpatisan Partai Gerindra.

Kemunculan Suryadharma pada acara Partai Gerindra itu bertolak belakang dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy, yang mengatakan bahwa PPP akan berkoalisi dengan PDI-P dan sepakat mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai bakal capres. PPP bahkan sudah menyiapkan tiga nama untuk maju bersama Jokowi dalam pilpres.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X