Kompas.com - 24/03/2014, 13:46 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, partainya tidak mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, beberapa waktu lalu.

"Pak Prabowo tidak pernah masuk bursa bakal capres PPP. Saat mukernas lalu, Pak SDA (Ketua Umum PPP Suryadharma Ali) juga tidak mengajukan nama Pak Prabowo," ujar Suharso saat dihubungi, Senin (24/3/2014).

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa hadir dalam acara deklarasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Golkar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2012). Partai Golkar yang berkoalisi dengan PPP dan PDS mengusung pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono untuk maju dalam pilkada DKI Jakarta pada bulan Juli 2012.

Hal itu disampaikan Suharso, menanggapi sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, yang hadir dalam kampanye Partai Gerindra, Minggu (23/3/2014). Menurut Suharso, partainya berpegang pada hasil mukernas yang menetapkan delapan bakal capres PPP. Mereka adalah Joko Widodo, Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, Khofifah Indar Parawansa, Isran Noor, Jimly Asshiddiqie, dan Suryadharma Ali. Nama Prabowo, menurut Suharso, tidak mungkin bisa tiba-tiba masuk dalam bursa capres PPP.

"Setelah pileg, kami memang ada rapimnas lagi. Namun, hasil rapimnas tidak mungkin bisa membatalkan hasil mukernas yang lebih tinggi. Jadi, kami berpegang pada hasil itu," kata mantan Menteri Perumahan Rakyat itu.

Tidak mungkin koalisi

Selain itu, Suharso mengatakan bahwa partainya kini telah melakukan komunikasi politik ke sejumlah partai, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PPP tidak memasukkan Partai Gerindra dalam partai yang kemungkinan diajak berkoalisi. Salah satu pertimbangannya, kata Suharso, karena ada persinggungan antara PPP dan Prabowo pada Pemilu 2009.

"Ketua Umum (Suryadharma) sendiri yang bilang tak mungkin koalisi dengan Gerindra. Itu menjadi pertimbangan kami. Tidak akan kami buka, tapi catatan pada Pemilu 2009 akan jadi sejarah kami," ucap Suharso.

Pada Pemilu 2009, PPP merapat ke Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Namun, kursi koalisi yang dibentuk Prabowo tidak mencukupi sehingga Prabowo akhirnya diduetkan sebagai calon wakil presiden bersama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selaku capres. Megawati dan Prabowo kalah dalam pemilu lalu.

Suryadharma hadir dalam kampanye terbuka Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu kemarin. Ia hadir dengan ditemani pengurus elite PPP, seperti Djan Faridz dan KH Nur. Tak hanya hadir, Menteri Agama itu juga sempat berorasi di hadapan puluhan ribu kader dan simpatisan Partai Gerindra.

Kemunculan Suryadharma pada acara Partai Gerindra itu bertolak belakang dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy, yang mengatakan bahwa PPP akan berkoalisi dengan PDI-P dan sepakat mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai bakal capres. PPP bahkan sudah menyiapkan tiga nama untuk maju bersama Jokowi dalam pilpres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Nasional
KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

Nasional
UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.