Suharso Monoarfa: Prabowo Tak Masuk Daftar Bakal Capres PPP

Kompas.com - 24/03/2014, 13:46 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (kiri), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (kiri), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, partainya tidak mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, beberapa waktu lalu.

"Pak Prabowo tidak pernah masuk bursa bakal capres PPP. Saat mukernas lalu, Pak SDA (Ketua Umum PPP Suryadharma Ali) juga tidak mengajukan nama Pak Prabowo," ujar Suharso saat dihubungi, Senin (24/3/2014).

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa hadir dalam acara deklarasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Golkar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2012). Partai Golkar yang berkoalisi dengan PPP dan PDS mengusung pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono untuk maju dalam pilkada DKI Jakarta pada bulan Juli 2012.

Hal itu disampaikan Suharso, menanggapi sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, yang hadir dalam kampanye Partai Gerindra, Minggu (23/3/2014). Menurut Suharso, partainya berpegang pada hasil mukernas yang menetapkan delapan bakal capres PPP. Mereka adalah Joko Widodo, Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, Khofifah Indar Parawansa, Isran Noor, Jimly Asshiddiqie, dan Suryadharma Ali. Nama Prabowo, menurut Suharso, tidak mungkin bisa tiba-tiba masuk dalam bursa capres PPP.

"Setelah pileg, kami memang ada rapimnas lagi. Namun, hasil rapimnas tidak mungkin bisa membatalkan hasil mukernas yang lebih tinggi. Jadi, kami berpegang pada hasil itu," kata mantan Menteri Perumahan Rakyat itu.

Tidak mungkin koalisi

Selain itu, Suharso mengatakan bahwa partainya kini telah melakukan komunikasi politik ke sejumlah partai, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PPP tidak memasukkan Partai Gerindra dalam partai yang kemungkinan diajak berkoalisi. Salah satu pertimbangannya, kata Suharso, karena ada persinggungan antara PPP dan Prabowo pada Pemilu 2009.

"Ketua Umum (Suryadharma) sendiri yang bilang tak mungkin koalisi dengan Gerindra. Itu menjadi pertimbangan kami. Tidak akan kami buka, tapi catatan pada Pemilu 2009 akan jadi sejarah kami," ucap Suharso.

Pada Pemilu 2009, PPP merapat ke Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Namun, kursi koalisi yang dibentuk Prabowo tidak mencukupi sehingga Prabowo akhirnya diduetkan sebagai calon wakil presiden bersama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selaku capres. Megawati dan Prabowo kalah dalam pemilu lalu.

Suryadharma hadir dalam kampanye terbuka Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu kemarin. Ia hadir dengan ditemani pengurus elite PPP, seperti Djan Faridz dan KH Nur. Tak hanya hadir, Menteri Agama itu juga sempat berorasi di hadapan puluhan ribu kader dan simpatisan Partai Gerindra.

Kemunculan Suryadharma pada acara Partai Gerindra itu bertolak belakang dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy, yang mengatakan bahwa PPP akan berkoalisi dengan PDI-P dan sepakat mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai bakal capres. PPP bahkan sudah menyiapkan tiga nama untuk maju bersama Jokowi dalam pilpres.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X