Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal 400 Ribu NIK Bermasalah, Ini Kata Kemendagri

Kompas.com - 21/03/2014, 23:25 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim sudah memberikan semua kebutuhan Nomor Induk Kependudukan (NIK) data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), termasuk 400 ribu data yang dinilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bermasalah. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Irman Kemendagri di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2014). 

"Kami sudah cermati, ternyata 400 ribu itu sudah bagian dari yang kami serahkan. Kami sudah komunikasi dengan KPU," ujar  Irman.

Irman mengungkapkan, Kemendagri sudah menyerahkan data itu pada 11 Maret 2014 lalu. Menurutnya, saat itu Kemendagri menyerahkan 89 juta data penduduk pemilih kepada KPU. Soal pernyataan beberapa partai politik (parpol) atas temuan data pemilih dengan NIK tidak valid, Irman mengatakan, hal itu merupakan tanggung jawab KPU.

Kemendagri, katanya, hanya berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Sementara, komplain dari pihak lain bukan tanggung jawab Kemendagri.

400 ribu data pemilih tanpa NIK

Sebelumnya, KPU menemukan, sekitar 400 ribu data pemilih dalam DPT tidak dilengkapi NIK yang valid. KPU meminta Kemendagri melengkapinya

"DPT terakhir sesuai pemutakhiran 15 Februari 2014 ada sekitar 185,8 juta orang pemilih. Masih ditemukan 400 ribuan data yang NIK-nya invalid," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (18/3/2014).

Sebelumnya, pada pemutakhiran data pemilih per 4 November 2013, data pemilih dengan NIK tidak valid mencapai 10,4 juta. Selain NIK yang tidak valid, masih ditemukan sekitar 5.000 data dengan elemen identitas lain tidak lengkap. Elemen tersebut adalah alamat, tanggal lahir, jenis kelamin dan status pernikahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com