Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggito: Setoran Haji Tak Boleh Biayai Pejabat, Kecuali Menteri Agama

Kompas.com - 19/03/2014, 20:55 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu mengatakan, dana setoran haji tidak boleh digunakan untuk membiayai pejabat naik haji, kecuali untuk menteri agama. Menurut Anggito, menteri agama selaku amirulhaj Indonesia bisa pergi haji dengan gratis.

"Pak menteri kan sebagai amirulhaj," kata Anggito di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/3/2014), seusai dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan penyelenggaraan haji di Kemenag tahun anggaran 2012-2013.

Namun, Anggito tidak berkomentar mengenai boleh tidaknya keluarga menteri agama pergi haji dengan menggunakan uang negara. Menurut Anggito, setoran dana haji hanya akan digunakan untuk penyelenggaraan haji.

"Saya sudah sampaikan, dana setoran haji itu penyelenggaran ibadah haji, menteri agama itu berfungsi sebagai amirulhaj," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, salah satu fokus penyelidikan proyek haji oleh KPK berkaitan dengan sejumlah pihak yang mendapatkan fasilitas naik haji yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, KPK menyelidiki biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan pengadaan barang dan jasa terkait akomodasi haji. Sekitar 2012, Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak 34 orang ke Tanah Suci untuk meninjau pelaksanaan haji. Di antaranya ada sang istri yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Wardatul Asriah, lima adik kandungnya, seorang anak, menantu, sahabat, serta sejumlah kolega, staf khusus, ajudan, dan pengawal pribadi. Tindakan Suryadharma yang mengajak serta 34 orang dekatnya ini dikritik sejumlah pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi 'Online'

Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi "Online"

Nasional
Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi 'Online'

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi "Online"

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

Nasional
Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com