Kompas.com - 18/03/2014, 17:50 WIB
Ilustrasi tes CPNS TRIBUN / HERUDINIlustrasi tes CPNS
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, proses penerimaan calon pegawan negeri sipil (CPNS) dari jalur honorer kerap dimanfaatkan oleh pejabat daerah yang tidak bertanggungjawab. Biasanya, para pejabat itu akan memanfaatkan hasrat para CPNS untuk melanggengkan jabatannya.

Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, setidaknya ada sekitar 650 ribu pegawai honorer K2 yang mengikuti tes CPNS jalur honorer pada tahun 2013. Dari jumlah tersebut, 280 ribu diantaranya dinyatakan lulus.

“Kami menduga, separuh dari jumlah itu enggak masuk ke honorer K2, tapi lolos. Kami minta diusut karena mereka bisa lolos secara curang sistemik melibatakan pejabat daerah,” kata Febri saat menyerahkan 1.226 daftar pegawai honorer K2 "siluman" ke Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Febri mengatakan, ribuan pegawai honorer K2 siluman yang lolos itu sebetulnya tidak terdaftar di dalam database pegawai honorer tahun sebelumnya. Namun, mereka dapat lolos setelah sebelumnya sekda masing-masing kabupaten kota menyerahkan daftar nama mereka ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Febri menambahkan, bukan perkara mudah bagi para pegawai honorer K2 siluman itu untuk dapat lolos seleksi pegawai. Mereka, kata Febri, biasanya diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang. Besarnya uang yang harus mereka bayarkan pun bervariasi antara Rp 80 juta hingga Rp120 juta.

Selain uang, katanya, cara lain dengan menjadi tim sukses pasangan calon kepala daerah tertentu. Hal itu biasanya dilakukan oleh calon pegawai yang tidak memiliki uang yang besar.

“Mereka (honorek K2 siluman) kok bisa lolos? Satu karena uang. Kedua, kemungkinan menjadi tim sukses di pilkada, jadi mereka dijanjikan jadi PNS, itu kan janji kepala daerah,” ujarnya.

Febri menambahkan, mereka yang biasanya dijanjikan untuk menjadi CPNS untuk mengisi posisi tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan di daerah. “Kalau yang lolos satu atau dua orang kita bisa terima. Kalau sampai ribuan pasti kan secara sistematis. Tanda tangan sekda, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) itu kan enggak gratis,” ujarnya.

“Dalam waktu dekat, kami akan meminta kepada SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) jangan mempolitisasi rekruitmen CPNS dengan menambah kuota sampai persoalan data ini bersih dulu,” tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Nasional
Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Nasional
UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

Nasional
KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

Nasional
UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

Nasional
'Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?'

"Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?"

Nasional
Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Nasional
Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.