Kompas.com - 18/03/2014, 17:50 WIB
Ilustrasi tes CPNS TRIBUN / HERUDINIlustrasi tes CPNS
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, proses penerimaan calon pegawan negeri sipil (CPNS) dari jalur honorer kerap dimanfaatkan oleh pejabat daerah yang tidak bertanggungjawab. Biasanya, para pejabat itu akan memanfaatkan hasrat para CPNS untuk melanggengkan jabatannya.

Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, setidaknya ada sekitar 650 ribu pegawai honorer K2 yang mengikuti tes CPNS jalur honorer pada tahun 2013. Dari jumlah tersebut, 280 ribu diantaranya dinyatakan lulus.

“Kami menduga, separuh dari jumlah itu enggak masuk ke honorer K2, tapi lolos. Kami minta diusut karena mereka bisa lolos secara curang sistemik melibatakan pejabat daerah,” kata Febri saat menyerahkan 1.226 daftar pegawai honorer K2 "siluman" ke Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Febri mengatakan, ribuan pegawai honorer K2 siluman yang lolos itu sebetulnya tidak terdaftar di dalam database pegawai honorer tahun sebelumnya. Namun, mereka dapat lolos setelah sebelumnya sekda masing-masing kabupaten kota menyerahkan daftar nama mereka ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Febri menambahkan, bukan perkara mudah bagi para pegawai honorer K2 siluman itu untuk dapat lolos seleksi pegawai. Mereka, kata Febri, biasanya diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang. Besarnya uang yang harus mereka bayarkan pun bervariasi antara Rp 80 juta hingga Rp120 juta.

Selain uang, katanya, cara lain dengan menjadi tim sukses pasangan calon kepala daerah tertentu. Hal itu biasanya dilakukan oleh calon pegawai yang tidak memiliki uang yang besar.

“Mereka (honorek K2 siluman) kok bisa lolos? Satu karena uang. Kedua, kemungkinan menjadi tim sukses di pilkada, jadi mereka dijanjikan jadi PNS, itu kan janji kepala daerah,” ujarnya.

Febri menambahkan, mereka yang biasanya dijanjikan untuk menjadi CPNS untuk mengisi posisi tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan di daerah. “Kalau yang lolos satu atau dua orang kita bisa terima. Kalau sampai ribuan pasti kan secara sistematis. Tanda tangan sekda, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) itu kan enggak gratis,” ujarnya.

“Dalam waktu dekat, kami akan meminta kepada SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) jangan mempolitisasi rekruitmen CPNS dengan menambah kuota sampai persoalan data ini bersih dulu,” tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.