Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Kian Cair Jalin Komunikasi

Kompas.com - 18/03/2014, 10:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Suasana persaingan menjelang pemilihan umum kian menguat. Kendati demikian, partai-partai politik tetap berupaya menjalin komunikasi secara intensif satu sama lain untuk menjajaki berbagai kemungkinan kerja sama demi kepentingan bangsa yang lebih baik.
 
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, misalnya, memanfaatkan waktu yang sempit di sela-sela kampanyenya untuk menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Bandara Juanda, Surabaya, Senin (17/3).
 
Surya Paloh ditemani Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo. Pertemuan berlangsung di ruang tunggu VIP Bandara Juanda.

Menurut Surya, hubungan komunikasi antarpartai yang semakin terbuka membuat publik akan melihat hubungan baik di antara politisi. ”Publik akan kembali percaya kepada cara-cara berpolitik yang santun,” ujarnya.

Apa yang dibicarakan dari pertemuan itu, menurut Surya, tidak ada percakapan khusus soal koalisi Nasdem-PDI-P.

Partai Kebangkitan Bangsa juga tengah menjajaki kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDI-P. Selain sama-sama memperjuangkan rakyat kecil dan kebinekaan Indonesia, kedua partai dinilai memiliki kedekatan sejarah sejak lama.

”Kami punya sejarah yang dekat dan sama-sama berbasis masyarakat kecil di desa-desa. Jika bergabung, PKB dan PDI-P memiliki komposisi religius-nasionalis,” kata Ketua DPP PKB Saiful Bahri Anshori di Jakarta.

Meski belum dibicarakan secara resmi, menurut Saiful, PDI-P menjadi salah satu partai yang berpotensi diajak berkoalisi. ”Itu bagian dari komunikasi politik kami untuk pilpres nanti,” katanya.

Sebelumnya, PKB menggadang-gadang tiga calon presiden, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan musisi dangdut Rhoma Irama.

Calon presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto juga melihat persaingan pemilu bukan sebagai perang.

Ketika ditanya soal pencalonan Joko Widodo sebagai presiden oleh PDI-P, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak menyiapkan strategi khusus. ”Kita itu bukan sedang perang,” ujar Wiranto seusai menggelar rangkaian kampanye di Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri, Jawa Tengah.

Wiranto juga mengingatkan, siapa pun yang terbaik bagi bangsa dan dari partai apa pun bisa maju sebagai calon presiden. Pihaknya tidak menganggap majunya Jokowi dalam pemilu presiden mendatang sebagai masalah.

Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam kampanye umum terbuka di Lapangan Pancasila, Surabaya, Jawa Timur, menegaskan bahwa dirinya telah memenuhi keinginan rakyat yang meminta agar mengusung kader PDI-P Joko Widodo sebagai calon presiden.

Kini, Megawati meminta rakyat untuk memberikan suaranya bagi Jokowi agar terpilih menjadi presiden. ”Kalau sampai (Jokowi) tidak jadi presiden, itu bukan salah saya. Itu salah kalian semua karena apa yang diminta sudah saya berikan, tapi tidak dijaga. Saya kasih si kerempeng ini. Biar kerempeng, dia itu banteng. Jadi sekarang bantu dia,” katanya disambut tepuk tangan.

Kampanye di Surabaya ini menjadi kampanye perdana yang dipimpin Megawati. Wali Kota Surabaya yang juga kader PDI-P, Tri Rismaharini, mendampingi.

 
SBY turun tangan

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun berkampanye di Lapangan Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Dia didampingi Ny Ani Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, Pramono Edhie Wibowo, dan petinggi partai lain.

Dalam orasinya, SBY menyampaikan keberhasilan program-program pembangunan di masa pemerintahannya sebagai presiden selama dua periode.

”Sepuluh tahun memimpin negeri ini, banyak yang kita capai. Lebih banyak yang kita hasilkan daripada yang tidak. Katanya tidak ada kemajuan, rakyat sengsara. Itu tidak jujur,” ucap dia.

SBY mengklaim, dalam masa kepemimpinannya, ekonomi Indonesia tumbuh pesat hingga berada pada peringkat ke-16 dunia. Selain itu, pelayanan pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. ”Ini bukan janji, Bung, tapi bukti,” kata SBY.

Prabowo berpuisi

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kampanye terbuka di lapangan Wagimin Jambe Tabanan, Bali, membuat kejutan. Dia justru membacakan sebuah puisi ciptaannya yang berjudul ”Santun”.

Ia tidak menyebut sebuah nama pun. Namun, di awal puisinya, Prabowo memberi pengantar. Menurut dia, di Jakarta sekarang ada budaya politik baru. Bohong dan ingkar janji itu tidak apa-apa. ”Ini sindiran buat para pemimpin politik gaya baru itu,” kata Prabowo.

”Boleh berbohong asal santun/Boleh mencuri asal santun/Boleh korupsi asal santun/Boleh menipu rakyat asal santun/Boleh menjual negeri pada orang lain asal santun/Boleh merampok asal santun,” kata Prabowo yang disambut sorak-sorai pendukungnya.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) turun dalam kampanye terbuka di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Calon presiden dari Partai Golkar tersebut terus mengingatkan kejayaan Golkar pada zaman Soeharto.

Dalam kesempatan itu, ARB menjanjikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tiga hal yang ia janjikan ialah pendidikan gratis sampai SMA, pengobatan gratis, dan peningkatan pendapatan hingga lima kali lipat.

Gunakan hak pilih

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), kemarin, berkampanye di Gelanggang Remaja Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Ketua Umum PKPI Sutiyoso pun mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu.

”Golput bukan solusi untuk memecahkan permasalahan korupsi yang merajarela di Indonesia,” ujar Sutiyoso.

Dia juga mengingatkan pemilih untuk memilih calon anggota legislatif yang beramanah dan tidak melakukan korupsi.

Dalam kesempatan kampanye, Sutiyoso turut meminta para calegnya untuk kembali mengusung nilai-nilai Pancasila, memberantas mafia hukum, dan menegakkan pertahanan dan keamanan.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa menggelar kampanye terbuka, Senin (17/3) di Batam, Kepulauan Riau. Selain memperkenalkan caleg, Hatta juga membahas soal investasi dan reformasi birokrasi. Soal investasi, Hatta mengaku akan memberikan perhatian pada persoalan lahan yang sekarang membelit Batam.
(ONG/RWN/BAY/COK/ABK/RAZ/ZAK/WHY/ODY/IAM/EDN/GER/A05)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com