11 Stasiun TV Langgar Moratorium Iklan Politik, TransTV Paling Banyak

Kompas.com - 14/03/2014, 13:28 WIB
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron (kiri) dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayyad (kanan) saat jumpa pers di kantor Bawaslu, Jumat (14/3/2014). KOMPAS.com/FATHUR ROCHMANKomisioner Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron (kiri) dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayyad (kanan) saat jumpa pers di kantor Bawaslu, Jumat (14/3/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencatat ada 11 stasiun televisi nasional yang menayangkan iklan politik selama masa moratorium iklan politik. Dari semua stasiun televisi itu, TransTV merupakan media yang paling banyak menyiarkan iklan politik selama moratorium.

"Tercatat 306 spot iklan di TransTV, 291 spot iklan di RCTI, dan 239 di TV One," kata Komisioner KPI Idy Muzayad dalam paparan media bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) dan Komisi Informasi Pusat (KIP), Jumat (14/3/2014) di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Stasiun televisi lain yang juga melanggar adalah MetroTV yang menayangkan 220 iklan politik, SCTV (172 iklan), Indosiar (194 iklan), dan ANTV (184 iklan). Pemantauan KPI selama 1 sampai 11 Maret itu juga menemukan 139 iklan politik di Trans 7, 137 iklan di MNC TV, 133 iklan di status Global TV, dan 7 iklan di TVRI.

KPI berharap pengumuman nama-nama stasiun televisi yang melanggar moratorium itu dapat mengingatkan pengelola stasiun televisi untuk tidak lagi melakukan pelanggaran hingga waktu yang diizinkan, yaitu 16 Maret hingga 5 April 2014. Menurut dia, pasca-penetapan moratorium iklan politik dan iklan kampanye politik pada 26 Februari 2014, KPI sempat memanggil pihak stasiun televisi untuk menghentikan iklan politik.

"Memang pascasosialisasi ada perubahan, tapi kebanyakan yang lain masih menyiarkan sampai hari ini," kata Idy.

Idy mengatakan, KPI hanya berwenang memberi teguran pada stasiun-stasiun televisi tersebut. Namun, Idy tidak menyebutkan apakah teguran itu sudah dilayangkan atau belum.

Moratorium iklan politik tersebut tertuang dalam surat kesepakatan bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPI, dan Komisi Informasi Pusat pada akhir Februari 2014. Moratorium itu mengatur tentang imbauan untuk tidak menayangkan iklan politik di luar masa kampanye.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Soeharto Kalahkan 'Rambo' di Lapangan Golf...

Saat Soeharto Kalahkan "Rambo" di Lapangan Golf...

Nasional
UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

Nasional
Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

Nasional
Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Nasional
Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Nasional
Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Nasional
Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.