Elite Demokrat: SBY, Mantan Jenderal yang Lebih Sipil dari Orang Sipil

Kompas.com - 11/03/2014, 16:29 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan saat acara Temu Kader dan Perayaan HUT Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/20/2013). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan saat acara Temu Kader dan Perayaan HUT Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/20/2013).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla menilai bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan pemimpin yang berlatar belakang militer, tetapi bersikap sipil. Hal ini, kata dia, bisa dilihat dengan kebebasan rakyat mengkritik SBY.

"Selalu saya katakan, SBY itu background-nya militer, tapi attitude-nya lebih sipil dari orang sipil," kata Ulil saat diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Menurut Ulil, di media sosial, seperti facebook dan twitter, banyak orang yang mem-bully SBY dengan menjadikannya bahan guyonan dan ledekan. Meskipun begitu, kata aktivis Jaringan Islam Liberal itu, sejauh ini belum pernah ada orang yang dihukum karena menghina presiden.

"Ya, mestinya orang bersikap sopan. Dia kan simbol negara. Harus dihormati," ucapnya.

"Begitu juga Ibu Ani (Ani Yudhoyono, Ibu Negara). Ibu Ani sering dikerjain, terus jadi berita, terus disampaikan (ke publik). Tidak pernah ada yang dipenjara karena mem-bully SBY dan Ibu Ani," sambungnya.

Menurut Ulil, masyarakat seharusnya mengapresiasi sikap demokratis SBY. Beberapa negara lain, kata dia, terus terseok-seok saat mengalami proses demokratisasi. Ketika ada perbedaan pandangan, negara lain menyelesaikannya dengan cara-cara yang non-demokratis.

Dia lalu memuji perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama di era presiden SBY. Di Indonesia, lanjut Ulil, tidak pernah ada intervensi militer dalam politik karena masalah kerap kali diselesaikan dengan solusi yang diterima sebagian besar pihak.

"Demokrasi pasti akan membawa solusi, tapi solusinya lambat. Beda sama otokrasi. Dalam demokrasi, kita harus bernegosiasi karena masing-masing pihak memiliki kepentingan. Dan solusi didapat melalui diskusi yang sangat panjang," tandasnya.

Sebelumnya, SBY pernah mengaku bisa menerima kritikan lantaran terkadang membawa manfaat. Mengecam, menghujat, mencemooh, katanya, juga hak setiap orang. Dia menyebut sudah menerima ribuan kritik sejak menjadi Presiden pada 20 Oktober 2004. Namun, ia tidak bisa menerima jika difitnah.

"Saya menyadari kalau ada apa-apa SBY salah, SBY enggak benar, dikecam, disalahkan segala macam. Saya harus menerima keadaan seperti itu. Hanya satu yang saya sulit menerima, fitnah. Kalau saudara difitnah tentu sulit secara batiniah untuk menerima," kata Presiden saat perayaan HUT LKBN Antara ke-76 di Wisma Antara, Jakarta, Desember 2013.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

Nasional
UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X