Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Iklan Nasdem, Gerindra Minta Publik Lihat Rekam Jejak Caleg

Kompas.com - 10/03/2014, 15:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengakui bahwa kinerja DPR periode 2009-20014 menurun kualitasnya. Namun, menurut  Martin, hal tersebut tidak lantas menunjukkan semua anggota DPR memiliki kinerja yang buruk.

Hal tersebut disampaikan Martin menanggapi iklan Partai Nasdem di televisi yang mempermasalahkan kembali majunya mayoritas anggota DPR periode 2009-2014 di Pileg 2014. 

"Itu kan siapa yang mengingkari. Karena kita akui kualitas DPR periode ini memang turun, jadi ngapain kita bicara tidak objektif. Tapi tidak ada alasan yang lama tidak bekerja dengan baik dan tidak berprestasi. Kan ada juga (anggota) yang baik," kata Martin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Menurut Martin, anggota DPR periode lama ataupun baru bukan suatu permasalahan mendasar. Dia menyarankan agar masyarakat tidak berpatokan kepada hal itu saat memilih pada 9 April.

"Kalau DPR lama bukan berarti tidak memiliki rekam jejak yang baik, DPR yang baru juga bukan berarti memili track record yang bersih. Jadi apakah dia DPR lama atau DPR baru, jangan dilihat dari sana. Saya lebih cenderung kita menggalakan agar masyarakat memilih orang yang berdasarkan rekam jejaknya," ujar dia.

Menurut Martin, iklan Nasdem itu hanya strategi untuk mengangkat citra partai. Pasalnya Nasdem masih memiliki citra bersih karena belum pernah masuk ke parlemen. "Ini kan soal bagaimana mengangkat citra, kalau kita (Gerindra) mengangkat yang tegas dan berani. Itu yang kita tonjolkan," pungkasnya.

Nasdem terus gencar berkampanye menjelang Pileg, terutama di TV. Salah satu iklan kampanye Nasdem mengangkat sekitar 90 persen anggota DPR petahana yang maju kembali di Pileg. "Lebih dari 240 juta rakyat Indonesia yang lebih kompeten duduk sebagai anggota Parlemen," demikian narasi dalam iklan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com