Kompas.com - 08/03/2014, 09:26 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad.
EditorSandro Gatra


SURABAYA, KOMPAS.com — Sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ternyata sangat memperhatikan betul kinerja kader-kadernya di birokrasi, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

Misalnya, ketika banjir melanda Jakarta dengan kawasan genangan dan rendaman air yang meluas dan meninggi, maka orang nomor satu pada partai berlambang banteng dengan moncong putih itu pun tak segan-segan "menjewer" Jokowi.

"Saya langsung jewer dia (Jokowi), kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa masih saja masih akan membangun 17 mal di ibu kota," ucap Megawati ketika menyampaikan kuliah umum di Universitas Surabaya, Sabtu (1/3/2014). Acara itu juga dihadiri Jokowi sebagai tokoh sipil yang dinilai sukses.

Kompas-Agus Susanto Luapan Kali Ciliwung memutus jalur kendaraan di Jalan KH Abdullah Syafi'ie, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2014)


Namun, Jokowi ternyata bisa memberikan argumentasi yang dapat diterima Megawati. "Dia (Jokowi) bilang kepada saya kalau 17 mal itu bukan kesepakatan dirinya, tapi gubernur sebelumnya dan dia tinggal melaksanakan. Lalu saya cuma bilang awas banjir lho," tuturnya.

Dalam kesempatan berbicara pada forum Departemen Mata Kuliah Umum (MKU) Ubaya itu, Jokowi menyatakan dirinya pun berusaha "menandingi" perizinan untuk 17 mal yang sudah keluar itu dengan membangun sarana bisnis untuk PKL.

"Kalau pasar-pasar modern diberi izin, maka pasar-pasar tradisional dan PKL juga harus diberi ruang. Karena itu saya bangun untuk mereka beberapa kawasan PKL di Jakarta, sedangkan izin untuk mal sudah cukup," kata Jokowi seolah memberikan laporan kepada sang ketua umum.

Pemimpin tertinggi di Jakarta yang namanya melambung dalam berbagai survei untuk Pilpres 2014 itu pun mengakui bahwa pembangunan kawasan PKL merupakan hasil dari blusukan yang dilakukan selama ini.

"Jadi, blusukan itu bukan pencitraan. Buat apa pencitraan, lha wong saya tidak punya televisi, apa mungkin saya bisa mengatur media massa? Tujuan utama (blusukan) saya adalah mendengar suara dan penderitaan masyarakat yang sebenarnya," paparnya.

Makna "blusukan" di mata Jokowi itulah yang juga melahirkan program Kartu Jakarta Sehat atau Kartu Jakarta Pintar, setelah dirinya mendengar suara dan penderitaan masyarakat miskin yang sakit dan anak-anak miskin yang tidak sekolah.

"Kartu Jakarta Sehat itu karena blusukan yang saya lakukan menemukan banyak masyarakat yang sakit dan meninggal di rumah, karena tidak mampu membayar biaya berobat atau rumah sakit. Sedangkan Kartu Jakarta Pintar itu karena BOS itu tidak menjangkau kebutuhan seragam, tas, sepatu, dan sebagainya," timpalnya.

Selain itu, blusukan juga bermanfaat untuk mengajak masyarakat mau bermusyawarah dan bergotong royong. "Saya bisa memindahkan masyarakat tanpa penggusuran juga melalui dialog atau musyawarah, lalu perbaikan permukiman masyarakat pinggiran juga dengan gotong royong. Musyawarah dan gotong royong itu budaya kita," ucapnya.

Jadi, makna blusukan di mata Jokowi itu tidak se-politis yang dibayangkan. Hal itu juga sejalan dengan pendapat rekannya sesama kader Megawati yang suka blusukan juga, yakni Tri Rismaharini. "Tugas pemimpin itu melayani rakyat dan bertanggung jawab kepada Tuhan," ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.